Politik

Kartu Kuning Buat Jokowi, Pengamat: Ekspresi Kritik yang Efektif

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai ekspresi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengacungkan kartu kuning untuk Presiden Joko Widodo merupakan cara menyampaikan kritik yang halus dan efektif. Insiden yang mengejutkan Jokowi ini terjadi pada acara Dies Natalis ke-68 Universita Indonesia (UI), di Balairiung, Depok, Jumat (2/2/18).

“Ini kritikan yang sudah halus dan elegan terhadap pemerintah,” ujar Pangi Syarwi Chaniago, Jumat (2/2/2018) malam.

Aksi seperti itu, kata dia, menunjukkan perbedaan yang jauh dari aksi demonstrasi saat mahasiswa pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena menurutnya kritik yang disampaikan pada saat itu sangat bengis. “Di era SBY, kritik sangat bengis dan parah. Mulai dari bakar foto Presiden SBY sampai demo pakai kerbau,” ungkapnya.

Pengi menjelaskan aksi yang telah dilakukan oleh seorang diri Ketua BEM UI untuk menyampaikan bentuk kritik dengan cara mengacungkan kartu kuning untuk Jokowi itu dapat menjadi sorotan tersendiri oleh masyarakat.

Baca Juga:  Kunjungi Ngawi, Cagub Luluk Janjikan Kesejahteraan Petani

“Aksi satu ketua BEM UI tiup peluit kartu kuning langsung trending topicdan jadi effect yang efektif mengingatkan pemerintah,” ucap dia.

Pengi pun memberikan apresiasi bahwa tidak ada kerusuhan yang terjadi saat aksi pemberian kartu kuning untuk Jokowi itu dilakukan. Serta Paspampres juga tidak memberikan perlakuan kasar kepada Zaadit yang melakukan aksi seorang diri itu.

“Salut dan kita apresiasi Presiden Jokowi, terkesan Presiden Jokowi tidak lah otoriter seperti banyak tuduhan orang selama ini terhadap Beliau. Presiden sangat demokratis,” ungkapnya.

Sebelumnya, ketua BEM UI mengungkapkan bahwa pemberian kartu kuning untuk Jokowi ini sebagai bentuk kritikan dan peringatan terkait dengan adanya sejumlah masalah yang terjadi dalam negeri. Ada tiga hal yang menjadi sorotan pihak BEM UI. Diantaranya adalah mengenai gizi buruk yang terjadi di Asmat, Papua. Kedua adanya rencana pemerintah yang akan mengangkat gubernur dari kalangan Polri/TNI. Dan yang terkait mereka menolak adanya draf peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa).

Baca Juga:  Menang Pilgub, Cagub Luluk Janjikan Kesejahteraan Guru TK dan PAUD

Pewarta: Achmad S.
Editor: M. Yahya Suprabana

Related Posts

1 of 6