NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Aktivis Lingkar Intelektual Mahasiswa (Lima) Sumenep, Madura, Jawa Timur mempertanyakan keseriusan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep, dalam mengatasi sampah di daerah perkotaan.
Menurut Mohammad Sofyan mengatakan kedatangan mahasiswa ke kantor DLH sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah khusunya DLH karena terkesan lambat dalam mengatasi persoalan sampah. Kata dia, sampah-sampah bertumpukan terdapat di pinggir Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Pajagalan, Jalan Lingkar Timur, Talangan, dan di Desa Pamolokan.
Saat ini sampah tersebut mulai bau dan mengganggu para pengguna jalan. “Padahal di DLH banyak personel pasukan kuning, mengapa tidak bisa mengatasi kersoalan sampah,” kata Sofyan, Sumenep, Kamis (18/01/2017).
Dia mendesak DLH segera menyelesaikan permasalahan sampah. Karena tahun 2018 Sumenep sudah memasuki tahun kunjungan wisata. Apalagi, kegiatan tersebut merupakan program unggulan pemerintah daerah.
Menurutnya apa jadinya jika sumenep masih tak bisa mengatasi persoalan sampah. “Tahun ini sudah masuk kunjungan wisata (Visit Sumenep 2018), apabil sampah ini tidak segera diurus nanti pasti mengganggu para wisatawan yang berkunjung sumenep,” ucap Sofyan.
Sementara itu, Kepala DLH Sumenep M. Sahrial sangat mengapresiasi mahasiwa atas kepeduliannya terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep. Pemerintah dan mahasiwa memiliki tuhuan yang sama untuk sumenep bersih. Ke depan yang disampaikan oleh mahasiswa akan menjadi kajian dan tindakan bersama, agar sampah yang ada tempat pembungan sampah (TPS) tidak mengendap lama.
Ia berjanji ke depan akan memperbaiki tempat pembuangan sampah yang menjadi keluhan masyarakat. Dia juga mengaku banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sehingga petugas kebersihan merasa kewalahan.
“Yang menjadi keluhan mahasiswa TPS yang berada di Pajagalan di sana memang banyak sekali masyarakat yang buang sampah,” katanya.
Sahrial juga mengaku sampai saat ini belum ada langkah kongkret untuk mengatasi banyaknya sampah diperkotaan. Karena kurangnya TPS yang tersedia. Menurutnya untuk menambah TPS harus ada lahan dan seizin masyarakat, dan hal ini menjadi kendala.
“Langkah yang saat ini bisa dilakukam menambah frekuensi pengangkutan dan memperbaiki TPS yang ada sehingga tidak berserakan lagi,” pungkasnya.
Pewarta: Danil Hidayat
