NUSANTARANEWS.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa masalah urbanisasi di Indonesia memang menjadi tantangan pemerintah ke depan. Apalagi, hingga tahun 2045 mendatang, lebih dari 70 persen populasi masyarakat Indonesia diproyeksi akan tinggal di daerah perkotaan.
Menurut World Urbanization Prospects Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2012 bahwa lebih dari setengah penduduk dunia atau 52,1% tinggal di perkotaan. Sementara dalam laporan World Bank, laju pertumbuhan urbanisasi tahunan di Indonesia rata-rata 4,2 persen (periode 1993-2007).
PBB juga memperkirakan persentase jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan akan meningkat dari sekitar 45% pada 2005 menjadi 60,3% pada 2025 – lebih besar dari Filipina (53,9%) dan Thailand (40,8%), namun masih lebih rendah dibandingkan Malaysia (79,6%) dan Tiongkok (65,4%).
Pesatnya laju urbanisasi di tanah air membawa konsekuansi terjadinya pergeseran sebagian besar penduduk Indonesia ke daerah perkotaan yang berpotensi dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan bila dikelola dengan tepat.
Dengan kata lain perkembangan ini menunjukkan bahwa masyarakata Indonesia telah mengalami transisi struktural dari negara agraris dengan ekonomi pertanian di perdesaan menjadi negara industri dengan ekonomi perkotaan yang bergerak di bidang manufaktur dan jasa.
Oleh karena itu, dengan pesatnya perubahan struktural perekonomian Indonesia dari pertanian ke industri, maka masalah urbanisasi menjadi tantangan serius yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah pusat maupun daerah terutama terkait dengan perencanaan kota yang matang jauh ke depan.
Memang kini sudah saatnya Indonesia mencari strategi yang tepat untuk mengelola urbanisasi sehingga dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi diperkotaan menjadi lebih optimal.
Tidak mengherankan bila Menteri Keuangan Sri Mulyani berkeinginan untuk meningkatkan kontribusi urbanisasi dalam perekonomian Indonesia. Menurut Sri Mulyani, kontribusi urbanisasi terhadap perekonomian di Indonesia terbilang rendah dibandingkan dengan negara lainnya, seperti India dan Cina.
Saat ini, setiap kenaikan satu persen penduduk perkotaan, hanya menyumbang pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) perkapita sebesar empat persen. Di Cina bahkan bisa menyumbang lebih dari sembilan persen, di India tujuh persen, terang Sri Mulyani saat konferensi pers Managing Urbanization for Sustainable Cities di Jakarta Selasa (18/12).
Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pengelolaan urbanisasi di Indonesia memang menjadi tantangan pemerintah ke depan. Apalagi, hingga tahun 2045 mendatang, lebih dari 70 persen populasi masyarakat Indonesia diproyeksi akan tinggal di daerah perkotaan.
Urbanisasi perlu dikelola dari berbagai aspek antara lain dengan membangun dan mendesain infrastruktur agar pergerakan masyarakat di perkotaan dapat menjadi lebih efisien. Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat.
“Yang disebut dengan inklusif adalah seluruh masyarakat bisa menikmati jasa atau pelayanan secara sama di seluruh pelosok kota tanpa membedakan daerah miskin dan kaya,” terang Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menekankan bahwa yang terpenting adalah menekankan aspek pengelolaan urbanisasi yang berkelanjutan, agar masyarakat mendapatkan kualitas lingkungan tinggal yang baik di perkotaan. (Banyu)
