NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memiliki modal yang potensial untuk menjadi sebuah partai yang berintegritas secara menyeluruh.
“PPP punya modal yang baik untuk menjadi partai yang sehat atau berintegritas secara menyeluruh,” ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan usai diskusi integritas partai politik dengan Pimpinan PPP di Kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta, Jumat, (15/9/2017).
Menurutnya, modal PPP yang dimaksud KPK salah satunya karena telah berjalannya sistem daftar keanggotaan PPP, adanya sistem atau instrumen monitoring kegiatan di wilayah dan cabang, serta adanya mahkamah partai yang berjalan untuk penegakan kode etik.
Pahala mengatakan, saat ini seluruh partai politik di Indonesia memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing dalam hal pembangunan integritas partai secara menyeluruh. Secara umum kendala partai dalam hal integritas ada di sektor pendanaan yang tidak stabil dan tidak jangka panjang.
“Kami akan melihat di masing-masing partai, apa yang mereka sudah punya, dan apa yang mereka belum punya,” ucap Pahala.
Sebagai informasi, KPK melanjutkan safari kunjungannya ke sejumlah partai politik untuk berdiskusi mengenai pembangunan integritas partai. Setelah sebelumnya menyambangi kantor DPP PDIP, Gerindra, PKB, Hanura, Demokrat, dan NasDem, pada Jumat ini, KPK menyambangi Kantor DPP PPP.
Dalam diskusi ini, KPK dibantu oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan membuat sebuah sistem standarisasi yang dapat menunjang perkembangan integritas di setiap partai politik, baik dari sistem rekrutmen anggota, kaderisasi, pengembangan etik partai, hingga manajemen pendanaan partai politik.
Selain Pahala Nainggolan, nampak hadir juga perwakilan LIPI Syamsuddin Haris beserta jajarannya. Sementara dari PPP tampak hadir Sekjen PPP Arsul Sani didampingi Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi, Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi PPP Qoyum Abdul Jabar, serta sejumlah politisi PPP.
Dalam diskusi tersebut Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan segala masukan dari KPK dan LIPI akan digunakan pihaknya untuk melengkapi dan merintis pembangunan sistem integritas di internal PPP.
“Sebetulnya kami sudah mengarah ke sana. Masukan dari KPK dan LIPI akan kami gunakan untuk melengkapi sehingga PPP semakin dapat menjadi partai yang transparan, akuntabel dan dapat mewakili kepentingan publik ke depan,” tutur Arsul.
Pewarta: Ricard Andhika
Editor: Romandhon
