NUSANTARANEWS.CO – Dalam peristiwa mega skandal “Papa Minta Saham” nama Inspektur Jenderal Tito Karnavian disebut-sebut dalam rekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto. Dalam Sidang Etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dalam rekaman, Riza Chalid menyinggung soal penempatan Tito di Polda Metro Jaya adalah atas permintaan Presiden Jokowi.
Ketika Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri yang menduduki dan meninggalkan kursi kepemimpinan di beberapa daerah. Salah satu Pati yang terkena mutasi ialah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono. Posisi Kapolda Metro Jaya kemudian di isi oleh Irjen Pol Tito Karnavian.
Tidak berapa lama, sesuai dengan telegram nomor ST/604/III/2016 per tanggal (14/3/2016), Tito kembali dipromosikan menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggantikan Komjen (Pol) Usman Saud Nasution yang memasuki masa pensiun. Dan secara otomatis pangkatnya dinaikkan menjadi bintang tiga atau Komisaris Jenderal Polisi.
Tidak mengherankan bila karir Tito begitu cemerlang, karena memang memiliki hubungan khusus dengan Presiden Jokowi, sebagaimana disinyalir oleh Riza Chalid dalam rekaman kasus “Papa Minta Saham”.
Demikian pula menarik untuk disimak kedekatan Setya Novanto dan Presiden Jokowi setelah Munaslub Golkar. Patut di duga bahwa pemintaaan saham Novanto ke FreePort sebetulnya adalah atas perintah Presiden Jokowi, sebagai inisiasi terhadap Novanto untuk menjadi Ketum Golkar dan masuk ring satu istana. Buktinya, ya lihat saja posisi Novanto sekarang yang semakin perkasa setelah kasus mega skandal “Papa Minta Saham”.
Bahkan Setyo Novanto sendiri sejauh ini disebut-sebut sebagai politisi senior Golkar yang secara cerdik berhasil “menyembunyikan” asal usul keturunannya (Rmol 18/5). Novanto diyakini adalah WNI keturunan China.
Bercermin dari dugaan “instruksi presiden” kepada Novanto untuk meminta saham Freeport sebagai “Test Water”, boleh jadi usulan Tito menjadi calon Kapolri ke DPR juga adalah sejenis test water. Seperti diketahui, banyak pengamat menilai bahwa akan terjadi kerusakan dalam proses regenerasi di tubuh Polri bila Tito menjadi Kapolri. Bukan saja rusak, malah bisa menimbulkan komplikasi akut di tubuh Polri.
Bisa dibayangkan, apa yang akan terjadi dalam proses penegakan hukum ke depan, apalagi bila calon Kapolrinya, belum-belum sudah di duga terlibat dalam mega skandal “Papa Minta Saham”.
Sekali lagi, hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana regenerasi di tubuh Polri bisa berjalan dengan baik dan alamiah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan lalu menjadi instan. Senioritas adalah ruh yang menjaga solidnya organisasi, baik Polri maupun TNI. Kini ruh senioritas itu akan dicabut oleh Presiden Jokowi. Apakah itu sebuah keputusan yang arif? (banyu)
