Oleh: Rusdianto Samawa*
NUSANTARANEWS.CO – Investigasi kasus kelangkaan Lobster dan impor garam. Dua hal yang berbeda tentunya. Saya memulainya dari NTB untuk investigasi melibatkan tiga orang kawan. NTB posisi pemasok aktif terbesar lobster, baik kebutuhan lokal, nasional maupun internasional.
NTB sebagai penghasil Lobster telah mengangkat struktur sosial ekonomi masyarakat, namun sejak Susi Pudjiastuti menjadi menteri gagal membaca potensi ekonomi Lobster ini, malah melarang nelayan untuk ditangkap.
Begitu juga dengan garam, NTB termasuk pemasok sekitar 5 porsen garam nasional dengan luas tambak garam sekitar 10 ribu hektar, namun tambak garam aktif hanya 2000 hektar, sementara tambak garam pasif (kadang tergarap dan kadang tidak, red: sesuai kemampuan petani) sekitar 8000 hektar. Berarti NTB memiliki potensi pengembangan tambak garam sebesar 80 porsen. Tetapi, kelemahan pemerintah Provinsi NTB tidak memperhatikan aspek kebijakan soal garam ini.
Lebih merosot lagi soal kegagalan distribusi garam di Jeneponto Sulawesi Selatan. Sejak beberapa hari lalu di wilayah Jeneponto mengalami keterlambatan dan tersumbatnya distribusi. Garam yang seharusnya dinikmati oleh rakyat, berpindah tangan distribusi ke industri. Penyebabnya bukan karena faktor cuaca dan iklim yang tidak baik, namun karena pergerakan kartel – kartel yang menimbun garam dalam jumlah besar.
Uniknya, kartel ini berwajah sama dengan kartel Lobster. Hasil investigasi dan beberapa rekaman suara, dapat disimpulkan bahwa kartel lobster dan garam ini memiliki hubungan erat dengan pemerintahan Jokowi – JK, mereka pendukung setia. Mereka menggunakan dua krisis itu sebagai momentum mengambil untung triliun rupiah.
Kartel ini juga beraksi berkaitan dengan pilpres 2019 dengan pengumpulan pundi-pundi kekayaan untuk biaya pemilu. Tujuannya jelas, untuk menjamin hubungan Australia – Indonesia kembali damai dan aktif dalam hidden agenda demokrasi Indonesia. Tentu cara mengelolanya dengan agenda impor garam via kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Untuk sementara bisa kita simpulkan bahwa impor garam merupakan agenda pemerintahan Jokowi – JK yang menggunakan tangan pengusaha-pengusaha terdekatnya, untuk menjadi Indonesia kelangkaan garam, sehingga pemerintah melalui KKP RI memiliki alasan untuk impor. Tentu, seorang Susi Purjiastuti tidak sendiri bekerja, ada banyak team yang terlibat dalam impor garam, termasuk rela membuat peraturan menteri secara khusus untuk impor garam 75.000 ton dari Australia.
Maka sudah sangat jelas dasar-dasar impor garam yang akan dilakukan oleh PT. Garam, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketika muncul pertanyaan siapa saja kartel garam, maka jawabannya pemerintah sendiri.
Begitu juga, Lobster di beberapa daerah seperti Makassar, Jeneponto, Pangkep, Gowa dan pesisir Bantaeng hampir sama modusnya dengan garam, tetapi perbedaannya hanya ada ada kepentingan bisnis seorang menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Uniknya, kartel Lobster pelakunya sama dengan kartel garam, selain bisnis garam, juga bisnis Lobster. Hal ini terjadi di Jeneponto dan sekitarnya dibawah satu atap perusahaan. Konon, dalam keterangan saat dimintai keterangan bahwa distribusi Lobster miliknya ke perusahaan bisnis Susi Pudjiastuti (Pen: Pernah dilakukan distribusi, bahkan sering) dengan transaksi miliaran rupiah.
Modus kartel lobster dan garam ini memang menjadi bancakan dan mainan pemilu beserta persiapan maju pilpres 2019. Lebih jauh dalam investigasi dilapangan bahwa model yang dilakukan bekerjasama dengan personalitas polisi (bukan institusi).
Hal ini sangat sering terjadi, apabila kita tanyakan kepada nelayan NTB di beberapa desa seperti Awang, Ekas, Selong Belanak, dan Gerufuk, sangat sering polisi bekerjasama dengan kartel membeli lobster nelayan yang mendukung Menteri Susi Pudjiastuti, bagi nelayan yang tidak mendukung, maka sangat mudah ditangkap.
Begitu juga kartel garam, mereka lakukan penimbunan dibeberapa tempat, seperti di Jambi yang ketahuan di bongkar. Penimbunan akan lancar apabila para kartel itu bisa bekerjasama yang baik dengan aparat keamanan. Begitu juga sebaliknya, akan tidak aman apabila tidak kerjasama yang baik. Maka dibeberapa daerah sangat sedikit tempat bisa terungkap gudang penimbunan karena semuanya by design.
Kartel Lobster dan garam dari berbagai modus tersebut, sudah pasti bekerja untuk pertahankan kekuasaan. Keinginan pertahankan dua periode sudah pasti.[]
*Penulis adalah Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)
Editor: Ach. Sulaiman
