NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menyebarnya video penggalan pidato salah satu anggota DPR Fraksi Nasdem Victor Laiskodat di Kupang NTT berbuntut panjang. Bagaimana tidak, ucapan Victor itu dianggap melecehkan partai politik yang menolak Perppu Ormas, direspon keras oleh Partai Gerindra.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sangat menyesalkan perbuatan salah satu anggota DPR Fraksi Nasdem Victor Laiskodat yang dianggap melakukan provokasi terhadap masyarakat di Kupang NTT terkait Perppu Ormas. Muzani menganggap apa yang dikatakan Victor dalam cuplikan video yang tersebar luas di media sosial itu sama sekali tidak mencerminkan sikap partainya.
“Dalam pidato itu menyebutkan Gerindra sebagai partai yang dianggap intoleran dan tidak mendukung Perppu Ormas. Kami sangat menyesalkan pandangan, pikiran, ucapan dan pendapat Victor Laiskodat karena hal tersebut tidak mencerminkan sama sekali perjuangan kami baik sebagai partai maupun fraksi di DPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diperoleh, Jumat (4/8/2017).
Menurut Muzani, ucapan Victor sangat tidak etis karena mengaitkan partainya di forum yang tidak semestinya. Diketahui, saat itu Victor tengah berpidato di forum deklarasi calon Bupati di NTT. Padahal, menurut Muzani, selama ini Partai Gerindra selalu menginginkan agar demokrasi dan hukum bisa ditegakkan di republik ini, termasuk menjunjung tinggi kerukunan, serta persatuan dan kesatuan bangsa.
“Ucapan tersebut sangat mengganggu bahkan memprovokasi karena diucapkan dalam forum deklarasi calon bupati di NTT sehingga sepertinya tidak etik karena mengkaitkan partai Gerindra,” katanya.
Maka itu, Muzani meminta agar Victor mencabut pernyataannya yang menyudutkan Partai Gerindra dan meminta maaf kepada keluarga besar Partai Gerindra.
“Kami meminta Victor Laiskodat mencabut semua ucapannya dalam forum tersebut dan meminta maaf kepada keluarga besar Partai Gerindra karena kami merasa perjuangan kami dilecehkan,” tegasnya.
Tanggapan PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyatakan akan menempuh jalur yang sama terkait tudingan Viktor Laiskodat tersebut. PKS keberatan dengan tudingan Victor, bahwa PKS sebagai partai intoleran dan pendukung khilafah.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, Bidang Polhukam PKS akan melayangkan protes dan menempuh jalur hukum untuk mengklarisikasi pernyataan Viktor.
“PKS akan protes dan melakukan langkah-langkah hukum atas fitnah dan tuduhan dusta yang disampaikan secara provokatif tersebut (oleh Viktor),” ujar Jazuli dalam pesan singkatnya.
Jazuli menuturkan, penyataaan Viktor dalam sebuah acara di NTT beberapa waktu lalu yang disaksikan oleh masyarakat itu telah menciptakan sikap permusuhan.
Menurutnya, Viktor tidak sepantasnya melakukan penilaian terhadap sejumlah parpol dengan alasan demokrasi. Ia menilai, pernyataan Viktor bukan memberi pencerahan kepada masyarakat, melainkan menciptakan masalah baru di Indonesia.
“Mentalitas seperti itu sesungguhnya sumber masalah di negeri ini,” ucapnya.
Tanggapan PAN
Desakan yang sama juga disampaikan Wakil Sekjen DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay. Saleh meminta Victor menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ucapannya yang menyebut PAN sebagai salah satu partai yang intoleran dan pendukung khilafah akibat perbedaan pendapat terkait Perppu tersebut.
“Permintaan maaf tersebut diyakini akan mengurangi kegelisahan dan keresahan di masyarakat. Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati Nasdem dan Pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional,” imbuh Saleh dalam keterangan yang diterima.
Simak: PAN Bantah Tudingan Pembela Negara Khilafah
Sebelumnya, dalam penggalan video berdurasi kurang dari 1 menit yang menyebar itu. Pidato Ketua Fraksi Nasdem DPR, Victor Laiskodat, di Kupang NTT menyinggung mengenai negara khilafah.
“Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan semua harus salat. Saya tidak provokasi, tetapi orang Timur yang semua itu berarti tunggu nanti negara hilang kita bunuh pertama mereka, sebelum kita dibunuh (warga tertawa). Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil, kita yang eksekusi mereka. Lu telepon lu punya ketua umum di sana, suruh jangan tolak-tolak itu Perppu yang melarang untuk.. Perppu Nomor 2 tahun 2017.”
Baca: Tanggapan Demokrat
Penulis: Ricard Andhika
Editor: Ach. Sulaiman
