NUSANTARANEWS.CO, Yogyakarta – Keputusan Djan Faridz dan Romahurmuziy mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta berbuntut panjang di tubuh PPP. Setelah mengancam mendesak Djan dan Romi dipecat, PPP DIY kini mengeluarkan ultimatum teranyarnya, yakni mufaraqah.
Mufaraqah adalah tidak mematuhi keputusan partai dalam hal yang bertentangan dengan syariat Islam.
Keputusan DPW PPP DIY secara resmi menolak keputusan politik DPP PPP untuk mendukung Ahok. Dengan kata lain, PPP DIY mendesak DPP PPP untuk mencabut dukungan terhadap Ahok yang yang menurut mereka telah menghina Al-Qur’an. Keputusan dukungan ini dianggap jelas berpotensi memecah belah umat Islam.
“Pencabutan keputusan dukungan kepada Ahok ini harus sudah dilakukan oleh DPP PPP selambat-lambatnya 7 hari,” kata Ketua dan Sekjen DPW PPP DIY, Syukri Fadholi dan Mahmud Alfarizi dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (5/4/2017).
Meski Djan mengatakan dukungan kepada Ahok adalah strategi politik, keputusan itu dinilai telah melukai kader PPP DIY. Apalagi keputusan tersebut dianggap telah menyalahi mekanisme pembuatan keputusan di tubuh partai berlambang Ka’bah.
“Bukan berdasarkan kepentingan nafsu jabatan. Selain itu, jangan mudah percaya kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang jelas memusuhi Islam dan perkembangannya,” tegasnya.
Ditambahkan, apabila mufaraqah diabaikan DPP, DPW PPP DIY akan menyerahkan kepada Dewan Syariah dan Mahkamah Partai untuk segera melakukan sidang.
“Pertama, membentuk majelis penyelamat khitah dan asas partai yang terdiri dari unsur pendiri partai, ulamail Ka’bah, dan para tokoh senior partai. Kedua, melaksanakan sidang mahkamah partai yang menetapkan bahwa DF dan RH harus diberhentikan dari jabatan ketum partai karena bersalah telah melanggar khitah dan asas partai, maka kemudian perlu dilakukan Muktamar Luar Biasa untuk menyelesaikan konflik partai,” demikian ultimatum DPW PPP DIY.
Penulis: Eriec Dieda
