NUSANTARANEWS.CO – Perlu ditumbuhkan budaya kerja guna mempercepat proses reformasi birokrasi, demikian diungkapkan Menteri Perindustrian Saleh Husin ketika mencanangkan nilai dan budaya kerja sebagai wujud pelaksanaan dari revolusi mental dan reformasi birokrasi pada Rabu, (25/5) kemarin, di Jakarta.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Deputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Haswan Yunaz, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja.
Memperin Saleh Husin dalam kesempatan itu memaparkan bahwa perlu dilakukan proses internasilisasi nilai-nilai yang terus menerus dilatih sehingga menjadi budaya kerja yang dapat diaktualisasikan. Pertama, muncul semangat untuk berinovasi. Kedua, mampu mengimplementasikan informasi industri menjadi management knowledge bagi kepentingan kebijakan dan pembinaan industri nasional. Ketiga, menjalani gerakan 3M yakni Mulai dari diri sendiri, Mulai dari yang kecil dan Mulai dari sekarang serta 3R, Reuse, Reduce, Recycle demi masa depan.
Keempat, melakukan kebiasaan 4S, yakni Senyum, Sapa, Salam Sopan dan Sopan Santun kepada pihak internal maupun eksternal untuk memudahkan kerjasama dan sinergi. Terakhir adalah membudayakan 5K (Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian dan Kedisplinan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009.
Menperin menyebutkan, nilai-nilai yang telah ditetapkan Kemenperin terdiri dari integritas, profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif atau disebut dengan INSAN OKE. Nilai-nilai itu harus diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh semua aparatur Kemenperin sehingga menjadi INSAN OKE dalam bekerja, bersikap dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.
“Nilai dan budaya kerja ini merupakan bagian dari revolusi mental untuk mewujudkan manusia yang berintegritas, mau bekerja keras dan semangat bergotong royong. Langkah ini diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri di Indonesia,” ujar Menperin.
Dengan langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para aparatur negara untuk memenuhi tuntutan global dalam kualitas pelayanan publik yang lebih efisien. (Banyu)
