NUSANTARANEWS.CO – Dalam rangka optimasi kondusifitas kenegarabangsaan, Badan Pembudayaan Kejoangan 45, Pandji R Hadinoto mengajak untuk merefungsikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang pro Pancasila. Menurutnya politik konstitusi ‘Kesejahteraan Sosial Bab XIV UUD 1945’ memang lebih tepat dikiprahkan daripada politik konstitusi ‘Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Bab XIV UUD Reformasi 1999-2002’ yang termaknai dualistik bahkan bias.
Hal ini perlu ditimbang bersama, karena terbukti berdasarkan indeks Gini Ratio dari yang semula 0,32% di era Reformasi justru memburuk menjadi 0,41% pada tahun 2015. Begitu juga indeks penguasaan lahan 0,67% menunjukkan hanya segelintir orang menguasai lahan, sedangkan penguasaan properti, terutama di wilayah Jabodetabek indeksnya makin parah yaitu mencapai 0,87% yang artinya 1% penduduk Jabodetabek menguasai properti 87%.
“Ini pertanda nyata ketimpangan otentik, yang sebenarnya mengkudeta sila ke-2 dan ke-5 Pancasila yang masing-masing representasi kata adil yang kemudian berdampak buruk bagi sila ke-3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia,” katanya di Jakarta, Rabu (11/1/2017).
Semua data-data tersebut, menurut Hadinoto menunjukkan bahwa sejak Reformasi bergulir hingga sekarang, daya rekat identitas makin luntur. Bahkan fenomena ‘impor’ identitas dan ideologi asing berjejal masuk.
“Impor ideologi liberalisme terutama dari Barat dan masuknya ideologi transnasional Timur Tengah, membuat Indonesia semakin jadi limbung. Beriringan dengan itu, dirasakan bahwa ketimpangan dan kesenjangan semakin mendapat lahan empuk untuk tumbuh dan terus berkecambah,” imbuhnya.
Untuk itu dirinya mengajak masyarakat untuk kembali pada identitas dan jati diri Bangsa yakni Pancasila. Merujuk amanat Bung Karno, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri” maka bagi Hadinoto sudah saatnya seluruh anak bangsa berkiprah mengisi Indonesia dengan selalu mengutamakan keadilan demi persatuan yang berorientasi bagi aksi-aksi pemantapan politik kebangsaan Pancasila, termaksud upaya Bela Negara. (Emka/red-01)
