NUSANTARANEWS.CO – Politisi dari Partai Gerindra, Heri Gunawan, mengungkapkan bahwa isu mudahnya orang asing atau pelaku kejahatan dalam mendapatkan identitas ganda bukanlah hal yang baru.
Heri mengatakan, hal itu sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu akibat kacaunya sistem pencatatan kependudukan di Indonesia. Menurutnya, di daerah-daerah masih bisa ditemukan identitas ganda, dan identitas ganda itu pun bisa dengan mudah didapatkan.
“Dampak yang ditimbulkan oleh mudahnya orang mengakses kartu identitas lebih dari satu itu bisa digunakan oleh orang-orang dengan niat jahat seperti pengedar narkoba, perampok, human trafficking, hingga terorisme. Dan ini adalah ancaman terhadap keamanan dan pertahanan nasional kita,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (02/01/17).
Selain itu, lanjut Heri, kacaunya sistem pencatatan kependudukan di Indonesia juga sangat menggangu kualitas demokrasi. Di Pilkada hingga Pilpres, Heri menyebutkan, masalah identitas ganda ini selalu menjadi problem krusial sehingga bisa digunakan untuk tujuan-tujuan curang. Dan itu artinya musibah buat demokrasi kita.
“Dari sudut ekonomi juga itu sangat mengganggu. Kita tahu bahwa data demografi (kependudukan) yang valid dan kredibel sangat penting untuk menghitung dan melakukan proyeksi ekonomi seperti perhitungan skala ekonomi (GDP). Kalau datanya kacau, maka pasti hasilnya pun tidak kredibel dan efisien,” ujar Bendahara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.
Misalnya saja, Heri menjelaskan, jika pemerintah ingin membuat skema anggaran untuk pengentasan kimiskinan, dan jika data kependudukannya tidak valid, maka yang terjadi adalah kebocoran anggaran hingga distribusi yang tidak tepat sasaran. Hal ini pun masih sering terjadi di daerah-daerah.
“Lebih dari itu semua, identitas ganda mencerminkan loyalitas yang ganda pula. Oknum-oknum yang dengan sengaja menggandakan identitasnya, maka patut dipertanyakan loyalitasnya pada bangsa ini. Oknum-oknum seperti ini hanya cari untung di negeri ini. Jika kepentingannya sudah tercapai, ia dengan mudahnya meninggalkan negeri ini. Pendeknya, loyalitasnya adalah loyalitas karet,” katanya.
Dalam menyikapi hal tersebut, Heri menuturkan, Pemerintah setidaknya bisa melakukan 3 hal. Pertama, penguatan koordinasi terus-menerus antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan dinas-dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah untuk menghadirkan sistem kependudukan yang valid dan kredibel.
Kedua, lanjut Heri, perlu segera dibangun sistem single identity yang ditopang dengan sistem Informasi dan Teknologi (IT) yang kuat dan tidak mudah bocor. “Yang server-nya ada di dalam negeri. Ini perlu melibatkan lembaga riset seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), BPPT, dan kampus di Indonesia,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Ketiga, Heri menambahkan, ke depan harus sudah dipikirkan pembangunan ekonomi yang berbasis data penduduk yang kuat. BAPPENAS, Kementerian Keuangan, BPS, dan Kemendagri perlu bersinergi dalam konteks ini sehingga akhirnya kita punya data kemiskinan, data pencapaian kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dihitung dengan basis demografi yang valid dan kredibel.
Untuk itu, Heri pun berharap, ke depannya, sistem pencatatan kependudukan di Indonesia harus terus diperbaiki agar segala bentuk kejahatan bisa berkurang dan alangkah lebih baiknya bisa menghilang sepenuhnya. (Deni)
