NUSANTARANEWS.CO – Akhir-akhir ini publik Indonesia digegerkan dengan teror bom panci. Menanggap hal itu, Ketua Progres 98, Faizal Assegaf, menyarankan agar pihak DPR atau pers meminta tanggapan klarifikasi dan informasi dari pihak-pihak berwenang, seperti TNI, BIN, Menteri Pertahanan dan Menko Polhukam.
“Agar dapat meyakinkan publik dan tidak dianggap isu teror bom panci diduga punya motif lain atau bentuk pengalihan isu dan sebagainya, maka sebaiknya DPR atau pers dapat meminta tanggapan atau konfirmasi yang berimbang dari Panglima TNI, Kepala BIN, Menteri Pertahanan, atau Menko Polhukam,” ujarnya, di Jakarta, Sabtu (17/12/2016).
Langkah ini, kata Faizal, juga untuk menanggapi sikap kegusaran Kapolri yang selama ini terkesan panik dalam menghadapi kritikan di masyarakat.
“Mengingat, keempat lembaga tersebut juga memiliki tanggungjawab bersama dengan Polri guna menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan. Apalagi munculnya kasus teror bom panci ini bersamaan dengan situasi dan dinamika politik yang sangat sensitif. Yakni, terkait isu penistaan agama, isu makar, kasus bibit sayur mengandung bakteri berbahaya asal Cina, penyelundupan Narkoba asal Cina dan persidangan kasus Ahok,” bebernya.
Selain itu, menurutnya perlu untuk meluruskan opini bahwa Polri dalam menangani kasus teroris seolah memiliki kewenangan yang absolut dan untouchable. Sehingga terkesan terbebas dari koreksi publik maupun pengawasan lembaga berwenang lainnya.
Sebagai catatan, ujar Faizal, dalam kasus isu makar, publik melihat dengan jelas silang pendapat secara mencolok antara pihak Polri dan Menteri Pertahanan. “Kedua institusi tersebut terbukti tidak kompak dan berbeda sikap sehingga menimbulkan polemik di masyarakat,” ungkapnya.
Lepas dari pro-kontra yang dimaksud, rakyat sangat mendukung upaya serius lembaga penegak hukum untuk memberantas dan memerangi kejahatan teror dalam bentuk apapun. “Kita beri apresiasi dan ikut sepenuhnya menyokong Polri,” tegasnya. (Red-01)
