NUSANTARANEWS.CO – Selain masalah banjir dan macet yang ada di Ibukota, ternyata masalah ekonomi masyarakat juga masuk ke dalam visi misi para Cagub dan Cawagub DKI Jakarta untuk periode 5 tahun ke depan. Bahkan, masalah ekonomi ini mendapat perhatian paling banyak dalam uraian visi misi ketiga Cagub dan Cawagub.
Saking pentingnya terkait masalah ekonomi, salah satu pasangan Cagub-Cawagub, yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno, bahkan menyebut masalah ekonomi lebih penting dari pada masalah banjir.
Di bawah ini adalah uraian bagaimana visi misi dan program ekonomi para bakal Cagub dan Cawagub DKI Jakarta untuk 5 tahun ke depan, seperti dikutip dari visi misi yang mereka serahkan ke KPU DKI Jakarta, Kamis (13/10/2016).
Pasangan Cagub-Cawagub Anies Baswedan dan Sandiaga Uno
Bisa dibilang, visi misi yang diserahkan oleh calon yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah yang paling sedikit, yakni hanya sebanyak 3 halaman saja. Akan tetapi, Anies-Sandi memiliki perhatian yang lebih terkait permasalahan ekonomi tersebut.
Visi dan misi yang mereka sodorkan pun langsung menyebut isu ekonomi di Kota Jakarta. Pada Visinya, Anies-Sandi memakai tagline “Jakarta kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”.
Sedangkan pada misi yang disusun berdasarkan ruang lingkup, Anies-Sandi menuliskan ruang lingkup perekonomian secara tersendiri yaitu: “Jakarta akan menjadi kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan, dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, percepatan pembangunan, infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”.
Begitupun dalam program prioritas yang mereka tuliskan, isu ekonomi muncul dalam “Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial” Berikut uraiannya:
1. Melahirkan 200 ribu pengusaha kecil menengah di Jakarta dengan mendirikan pusat-pusat kewirausahaan di tiap kecamatan.
2. Memenuhi ketersediaan hunian layak dan terjangkau untuk mayoritas pekerja termasuk sektor informal di pusat-pusat kota dengan peningkatan koefisien lantai bangunan.
3. Menata kampung-kampung kumuh dengan pendekatan humanis dan kreatif sesuai standar kesehatan lingkungan, di antaranya kampung deret, kampung susun dan kampung tematik.
4. Menjadikan pasar tradisional dan pedagang kaki lima sebagai bagian dari solusi urbanisasi dan pilar ekonomi kerakyatan, melalui revitalisasi dan gerakan pemberdayaan kaki lima kota.
5. Menata kembali rantai distribusi kebutuhan pokok untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan.
Pasangan Cagub-Cawagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat
Cagub dan Cawagub yang diusung PDIP, Nasdem, Hanura dan Golkar ini langsung menuliskan isu ekonomi dalam salah satu misinya, dengan tagline “Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga, yaitu jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, hunian yang layak, bahan pangan yang terjangkau, transportasi publik yang ekonomis, dan lapangan pekerjaan serta usaha agar seluruh warga berkesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik sehingga Indeks Kebahagiaan kota Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi di antara kota-kota di dunia”.
Pasangan Cagub-Cawagub Petahana ini mengurai misinya tersebut dalam 11 poin program ekonomi dengan judul “Menjadikan Pemerintah Daerah sebagai salah satu aktor ekonomi utama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi.”
Di bawah ini rinciannya:
1. Meningkatkan peran BUMD dalam mendukung ekonomi daerah dan mempercepat program pembangunan prioritas di bidang ketahanan pangan, penyediaan hunian layak, infrastruktur, dan transportasi.
2. Menjamin ketersediaan 9 bahan pokok di lokasi dan dengan harga yang terjangkau bagi warga dengan mendorong peranan BUMD memotong rantai distribusi yang panjang, salah satunya melalui pelaksanaan Operasi Pasar oleh BUMD di lokasi padat penduduk secara rutin.
3. Memperbaiki kesehatan finansial dan meningkatkan performa BUMD melalui pemilihan manajemen yang profesional, peningkatan corporate governance, dan pengawasan BUMD berbasis IT agar BUMD memperkuat pendapatan anggaran daerah.
4. Menciptakan sistem kerja sama yang transparan dan menguntungkan kedua belah pihak untuk memfasilitasi lebih banyak kerja sama antara Pemda dengan badan usaha (KPBU) untuk membiayai pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
5. Menyediakan subsidi bahan pangan bagi pemegang KJP agar ada peningkatan gizi siswa-siswi Jakarta dengan target konsumsi daging sebesar 1,5 kg/bulan/anak.
6. Menciptakan ekosistem yang menunjang kolaborasi dan mendukung pertumbuhan kewirausahaan di Jakarta dengan penyediaan co-working space dengan fasilitas pendukung di 5 wilayah kota administrasi dan penyederhanaan izin usaha kecil dan menengah.
7. Melanjutkan revitalisasi pasar tradisional dan pembangunan pasar basah modern seperti di kota-kota maju di dunia.
8. Memperkuat daya saing pedagang kecil dengan mendorong pelatihan sertifikasi untuk pedagang kecil, melanjutkan pemberian kredit yang terjangkau bagi UMKM yang diintegrasikan dengan lokasi binaan, serta penyediaan lokasi usaha untuk pedagang-pedagang kecil di lokasi-lokasi yang strategis.
9. Melanjutkan program budi daya ikan / peternakan dengan sistem bagi hasil 80% bagi warga dan 20% bagi Pemda dengan penyediaan fasilitas oleh Pemda untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok. Setelah banyak pelaku usaha berhasil, 20% akan dialokasikan untuk koperasi yang dibentuk.
10. Membangun pasar perkulakan di Pasar Induk Kramat Jati untuk sembako murah dengan keanggotaan khusus bagi lapisan warga yang membutuhkan, seperti pemegang KJP dan warga bergaji UMP.
11. Melakukan program pemberdayaan warga rusun melalui pelatihan dan job fair agar warga rusun dapat berkontribusi secara produktif kepada perekonomian daerah.
Pasangan Cagub-Cawagub Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni
Pasangan yang sering disebut Kuda Hitam di gelaran Pilgub DKI 2017 mendatang ini menuliskan isu ekonomi sebagai permasalahan utama yang ada di Jakarta dari 7 masalah yang dipetakan.
Pasangan yang diusung oleh Koalisi Cikeas (Demokrat, PPP, PAN, PKB) ini menulis bahwa masalah ekonomi Jakarta yang sangat mencolok, diantaranya adalah kemiskinan dan lebarnya jurang ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Kemiskinan dan ketimpangan ini juga berkaitan dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi, dan masih terbatasnya ketersediaan dan akses masyarakat terhadap lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang menurun disertai dengan ekonomi biaya tinggi yang lahir dari lemahnya infrastruktur, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan menghadirkan ancaman serius di masa depan.
Agus-Sylvi mengurai masalah utama ekonomi di Jakarta dalam dua strategi, yaitu:
1. Dengan APBD Jakarta yang relatif besar, akan disusun rencana pembangunan Jakarta dengan alokasi dan distribusi anggaran yang tepat sehingga kemajuan yang dicapai bukan hanya yang serba fisik, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Jakarta.
2. Dalam pembangunan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur, akan didorong skema public-private partnership, dengan tujuan meningkatkan investasi dan dunia usaha, sehingga ekonomi Jakarta makin tumbuh secara berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity).
Kedua strategi tersebut dituangkan oleh Agus-Sylvi ke dalam program teknisnya, dengan tagline “Program Aksi untuk mewujudkan Jakarta yang Adil”.
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan pendapatan warga Jakarta khususnya kelas menengah bawah untuk mengurangi ketimpangan.
b. Perbaikan akses anak dan perempuan terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik.
c. Pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
d. Peningkatan akses UMKM dan usaha informal terhadap tempat usaha yang layak dan berkepastian hukum.
e. Peningkatan akses warga terhadap tempat tinggal yang manusiawi dan layak bagi penghidupannya.
f. Transparansi pengumpulan, alokasi dan penggunaan APBD.
g. Peningkatan efektivitas penyerapan APBD bagi usaha produktif .
h. Peningkatan akses generasi muda terhadap peluang-peluang ekonomi kreatif dan kewirausahaan.
i. Peningkatan akses khususnya masyarakat Kepulauan Seribu terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan peluang sosial ekonomi.
j. Peningkatan dan penyebaran manfaat pariwisata terhadap ekonomi dan peluang usaha masyarakat.
k. Mendirikan social shelter untuk memberikan bantuan kepada penduduk miskin Jakarta dengan merevitalisasi fasilitas-fasilitas serupa yang masih belum berfungsi optimum.
“Program aksi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan DKI yang pada tahun 2015 sebesar 3.61% menjadi di bawah 2.5% pada tahun 2022,” tulis Agus-Sylviana. (Deni)
