NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – La Nyalla Mahmud Mattalitti menjadi sorotan lagi. Ini tak lepas setelah dirinya terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024.
Dalam proses pemungutan suara pada Selasa (1/10) malam, La Nyalla mengumpulkan 47 suara unggul 7 suara dari Nono Sampono. Ia juga mengungguli dua nama lainnya yakni Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamuddin.
La Nyalla diketahui maju sebagai senator mewakili Jawa Timur di Pemilu 2019. Dalam sejumlah kampanye politiknya, dia mengaku tahu betul permasalahaan di Jatim. Dia berjanji akan membawa perubahan besar, terutama menyangkut soal kesejahteraan.
“Saya sudah keliling 38 kabupaten/kota, dari Banyuwangi sampai Pacitan. Insyaallah saya paham betul permasalahan masyarakat, dan pasti akan bekerja keras mencarikan solusi atas masalah itu,” ujar La Nyalla di sela-sela deklarasi kampanye damai yang digelar KPU Jatim, Minggu (23/9/2018).
Dia berjanji akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim dan mencetak pengusaha baru di Jatim dari kalangan muda.
Terlepas dari hal itu, jejak karir dan politik La Nyalla cukup panjang dan terjal. Ia pernah menjabat Ketua HIPMI Jatim, Ketua MPW Pemuda Pancasila Jatim dan Ketua Umum Kadin Jatim. Tak sampai di situ, pria kelahiran 60 tahun silam itu tercatat pernah menjabat Wakil Ketua KONI Jatim, Ketua Pengprov PSSI Jatim, Anggota Komite Eksekutif PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI sampai akhirnya duduk di kursi Ketua Umum PSSI pada periode 2015-2016.
Selama memegang PSSI, La Nyalla dihadapkan pada konflik yang berujung sanksi dari Kemenpora. Masalahnya, kebijakan PSSI soal hasil rekomendasi BOPI yang tidak meloloskan Arema Malang dan Persebaya Surabaya ke liga.
Di tengah konflik dengan Kemenpora yang waktu itu dipimpin Imam Nahrawi, La Nyalla kembali dihadapkan pada kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim 2011-2014 ketika dirinya menjabat Ketua Kadin Jatim. Akibatnya, La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka. Dan buntut lebih jauh, Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI menuntut La Nyalla mundur dari jabatannya sebagai Ketum PSSI. Namun, pada 27 Desember 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memberi vonis bebas pada La Nyalla.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkejut bukan kepalang La Nyalla divonis bebas. KPK menilai vonis bebas La Nyalla sangat tidak masuk akal. “Tidak masuk akal saya kalau yang bersangkutan bebas,” ucap Wakil KPK waktu itu, Saut Situmorang.
Sejak vonis bebas itu, La Nyalla tak lagi muncul ke publik. Keponakan Ketua MA, Hatta Ali menghilang cukup lama. Tapi, pada 10 Juni 2017, La Nyalla muncul lagi. Ia menyatakan maju sebagai calon gubernur Jatim 2018. Sial, dirinya tak mendapatkan rekomendasi dari parpol manapun setelah beragam spekulasi muncul mulai dari PAN hingga Gerindra.
Kegagalan tersebut membuat La Nyalla pindah haluan. Ia mencalonkan diri sebagai senator daerah pemilihan Jawa Timur. Tak hanya itu, ia juga menyeberang ke kubu Jokowi menjelang Pilpres 2019. Keputusan ini diduga lantaran dirinya menganggap Prabowo Subianto menggagalkan pencalonannya di Pilgub Jatim 2018. Hal ini diperkuat dengan sebuah pengakuan mengejutkan La Nyalla soal mahar politik senilai Rp 40 miliar yang harus disediakan untuk kepentingan pencalonan di Pilgub Jatim.
Namun, pihak Gerindra membantah tudingan La Nyalla. Pembatalan itu, kata Gerindra, semata soal kegagalan La Nyalla mendapatkan parpol pendukung atau koalisi seperti yang tertera dalam surat perintah yang dikembalikannya ke parpol pimpinan Prabowo itu.
Polemik ini kemudian ditutup dengan merapatnya La Nyalla ke Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai anggota istimewa setelah parpol pimpinan Yusril Ihza Mahendra tersebut putar haluan mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Ujung dari perjalanan politik La Nyalla ditutup dengan terpilihnya ia sebagai Ketua DPD RI periode 2019-2024. (eda/nus)
Editor: Eriec Dieda
