NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua Komisi VIII, Iskan Qolba Lubis, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan haji di tahun ini masih banyak yang harus diperbaiki dan menjadi bahan evaluasi Pemerintah untuk penyelenggaraan haji di tahun berikutnya.
Misalnya saja, menurut Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, ialah terkait sistem manajemen haji, penerapan teknologi dan sosialisasi terkait informasi perhajian, serta kesiapan penyelenggara haji baik yang di Indonesia maupun yang diberangkatkan sebagai pendamping ke Mekkah.
“Saya melihat ada beberapa masalah yang harus menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” ungkapnya di diskusi Ikatan Jurnalis UIN (IJU) Jakarta bertema ‘Karut Marut Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia’, Jakarta, Sabtu (3/9/2016).
Khusus terkait penerapan sistem teknologi sosialisasi dan informasi, Iskan menyatakan bahwa kurangnya koordinasi di internal Pemerintah itu sendiri, dalam hal ini antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Pasalnya, lanjut Iskan, dirinya menemukan bahwa ada sejumlah calon jemaah haji yang belum mendapatkan visa menjelang keberangkatannya.
“Ada jemaah kloter 1 yang berangkat dari Medan tidak bisa berangkat karena tidak dapat visa. Artinya Kementerian Agama belum siap dalam mengelola itu,” kata Iskan.
Di samping itu, Iskan menyebutkan, konsistensi Kemenag juga masih kurang dalam penataan manajemen haji. Hal ini, menurut Iskan, bisa dilihat dari masih adanya jemaah haji yang terpisah dari kloternya saat di Mekkah.
Padahal, pada saat pembekalan di Indonesia, para jemaah tersebut sudah ditempatkan pada kelompoknya masing-masing. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, Iskan mengaku khawatir akan berdampak pada kondisi jemaah haji yang terpisah tersebut, karena tidak ada yang mengenali dirinya jika harus bergabung dengan kelompok lain.
“Jemaah itu kan nanti akan kebingungan dan tentu tidak saling kenal dengan kelompok barunya itu. Padahal saat pembinaan sebelum diberangkatkan dia sudah saling kenal dan membangun kebersamaan dengan jemaah lain di kelompoknya,” ujarnya.
Iskan juga menambahkan, masalah krusial lainnya adalah terkait operasional dan akomodasi para jemaah haji di Mekkah. Misalnya saja terkait makanan dan transportasi para jemaah.
“Pemerintah menyewa mobil shalawat (kendaraan yang mengantar jemaah haji ke masjid) umurnya di atas lima tahun. Tidak jarang mobil itu juga malah digunakan oleh jemaah dari negara lain,” katanya. (Deni)
