NUSANTARANEWS.CO, Bogor – Ketua PCNU Kota Bogor, Ifan Haryanto menegaskan Pancasila dan NKRI sudah final mengacu pada hasil ijtima ulama di era sebelum hingga pasca kemerdekaan.
Hal ini disampaikan berkenaan dengan hasil ijtima ulama IV yang salah satu poinnya menyatakan penegakkan khilafah dan NKRI bersyariah. Ada empat poin hasil Ijtima Ulama IV yang digelar di Hotel Lorin Sentul, Bogor pada Senin (5/8) lalu. Poin pertama menyebutkan bahwa Ijtima Ulama telah sepakat penerapan syariah dan penegakan khilafah serta amar ma’ruf nahi munkar adalah kewajiban agama Islam.
“Ulama-ulama nusantara telah jauh hari seblum kemerdekaan ber-ijtima bahwa Indonesia cocok memakai republik, ijtima itu diadakan sekitar 1873, dan pancasila dan NKRI juga hasil kesepakatan ulama sehingga sudah jangan diperdebatkan lagi,” ujar Ifan dalam sebuah talkshow yang digelar PC PMII Kota Bogor bertajuk Persatuan dalam Perbedaan dengan Semangat Kemerdekaan di Kota Bogor, Selasa (20/8).
Menurutnya, amat sangat disayangkan jika di usia ke-74 tahun Kemerdekaan Indonesia masih muncul kelompok yang menginginkan NKRI bersyariah.
Acara ini dihadiri sejumlah pemateri di antaranya Ketua PCNU Kota Bogor, Kepala Kesbangpol Kota Bogor dan Ketua PC PMII Kota Bogor.
Kepala Kesbangpol Kota Bogor, Dadang Sugiarta menuturkan Pemkot Bogor akan terus berupaya menjadikan Kota Bogor sebagai kota paling toleran dan ramah HAM.
“Saya minta segenap masyarakat dan khususnya mahasiswa PMII bekerjasama untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Kota Bogor,” ujarnya.
Dadang hadir di acara ini membawa salah satu temannya asal Papua untuk menyampaikan pesan toleransi dan mengajak semua masyarakat menjaga kondusifitas pasca kejadian mahasiswa Papua yang kini tengah diperbicangkan menyusul insiden di Surabaya dan Malang yang berbuntut aksi protes di tanah Papua.
“Bahwa kita di bogor merasa aman dan semoga kejadian ini bisa segera diselesaikan, saya minta PMII jangan terprovokasi,” serunya.
Selain itu, PMII diharapkan mampu menjadi gudang intelektual untuk meredam isu-isu kebangsaan yang menyimpang dari hasil kesepakatan para founding fathers.
“PMII sebagai titisan kyai NU dan ulama nusantara harus menjadi gudang intelektual untuk meredam isu-isu kebangsaan dan harus dibedakan mana yang benar-benar ulama bukan mereka yang mengaku-ngaku ulama,” ujar pemateri lain, Usman Azis.
Pewarta: Aida Mardatilah
Editor: Eriec Dieda
