Politik

98 Indonesia Mendesak Polri dan MKD Proses Pelanggaran Ketua Fraksi Nasdem

NUSANTARANREWS.CO. Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 tidak jauh lagi. Partai-partai bersegera memantabkan rencana-rencana jitu untuk memenangkan colon yang diusungnya. Sembari menjalankan strategi-stragei dan taktik politik, situasi terbangun dalam ketegangan yang mengirinya.

Juru bicara 98 Indonesia Lutfi Nasution pun tak luput dari pandangan demikian. Menurut dia, menjelang perhelatan Pilkada serentak 2018, atmosfer politik di Tanah Air memanas. Dalam video siaran langsung facebook yang berdurasi 2,5 menit pada tanggal 1 Agustus 2017, dalam kegiataan deklarasi pasangan calon Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Seperti viralnya, Ketua Fraksi DPR RI Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Victor Laskoidat melontarkan tuduhan secara eksplisit bahwa Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN merupakan partai pendukung Khilafah dan karena itu tidak boleh didukung. Bahkan, Viktor juga menyamakan partai-partai tersebut dengan Partai Komunis Indonesia 1965 (PKI) lantaran menolak Perppu No. 2 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Karenanya, Lutfi Nasution meminta kepada Polri dan MKD menindak lanjuti laporan atas pelanggaran yang dilakukan Ketua DPP Partai NasDem dan juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRI. Pasalnya pernyataan Victor Laskoidat dapat memecah belah umat dan bangsa.

Baca Juga:  Aliansi Pro Demokrasi Ponorogo Tolak Hak Angket Pemilu 2024

“Apakah pantas seorang anggota DPR RI mengeluarkan pernyataan seperti itu?,” tanya juru bicara 98 Indonesia kedapa nusantaranews.co, Jum’at, 4 Agustus 2017.

“Saya melihat langsung video pernyataan Victor, menurut saya ucapannya tersebut sebagai ujaran penebar kebencian, bahkan telah menistakan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” sambung Lutfi mengungkap keperihatinannya melihat situasi politik pra pesta demokrasi 2018.

Menurut Victor, apa yang diucapkan Victor, sangat membahayakan kerukunan umat beragama dan cenderung dapat memecah belah bangsa. “Memang partai-partai yang disebut Victor tidak berazaskan Pancasila? Atas dasar apa Victor mengatakan bahwa Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN merupakan partai-partai pendukung Khilafah serta menyamakan dengan PKI 1965 dan layak dibunuh,” tanyanya.

Seharusnya, kata dia, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi perilaku keseharian para pemimpin/pejabat negara sebagai teladan bagi rakyatnya. Bukan sekedar tulisan/lisan serta jargon semata untuk kepentingan politik pribadi/kelompok sesaat.

“Oleh karena kami berharap agar pihak kepolisian dan MKD DPR RI tdk abai dan melakukan pembiaran terkait pernyataan Victor yang dapat mengancam keutuhan NKRI,” pungkas Lutfi.

Baca Juga:  Silaturrahim Kebangsaan di Hambalang, Khofifah Sebut Jatim Jantung Kemenangan Prabowo-Gibran

Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman

Baca: Berita-berita lain tentang kasus Victor Laiskodat, dan berita politik seputar Pilkada Serentak 2018.

Related Posts

1 of 7