NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pembangunan infrastruktur adalah program unggulan Joko Widodo alias Jokowi. Program ini selalu dielu-elukan dalam setiap kesempatan, mengalahkan jargon yang membuatnya menang pada Pilpres 2014 silam, Revolusi Mental.
Lantas benarkah Jokowi sukses membangun infrastruktur selama 4 tahun terakhir?
Peneliti Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap mengungkapkan studinya terkait hal tersebut.
“Tidak juga. Bahkan, bisa dinilai secara holistik gagal total urus pembangunan infrastruktur,” katanya, Jakarta, Senin (26/11/2018).
Baca juga: Sebuah Ironi di Hari Tani
Baca juga: Jokowinomics Tidak Nyambung; Jargonnya Revolusi Mental, yang Dibangun Infrastruktur Fisik
Menurutnya, setelah 4 tahun berkuasa, rezim Jokowi kembali ke Jawa sentris. nfrastruktur lebih banyak dibangun di Pulau Jawa.
“Konsep pinggiran kepung kota, hanya ada dalam mimpi Jokowi saat kampanye dan awal bekuasa. No implementasi!,” cetusnya. Selain itu, jika dikaji secara kualitatif, pembangunan infrastruktur era Jokowi gagal.
Pertama, kegagalan Jokowi di bidang tol laut.
Jokowi menargetkan akan membangun 24 lokasi pelabuhan laut (RPJMN 2015-2019). Sudah 4 tahun jadi presiden, Jokowi belum juga bisa mencapai bahkan hanya separoh target capaian. Bahkan, pidato Jokowi 2 tahun terakhir terbebas dari program tol laut ini.
“Juga target pengurangan atau penurunan harga barang-barang kebutuhan pokok di daerah-daerah terpencil Timur Indonesia dan Indonesia Barat belum dapat dibuktikan rezim Jokowi. Tidak ada bahkan pengaruh kebijakan tol laut terhadap penurunan harga barang-barang seperti di Maluku Utara,” bebernya.
Baca juga: Lahan Habis untuk Infrastruktur, Pertanian di Pulau Jawa Semakin Terancam
Baca juga: Apa Kabar Tol Laut dan Poros Maritim Dunia?
Kedua, kegagalan Jokowi di bidang perumahan rakyat.
Jokowi menyusun target capaian per tahun pembangunan perumahan rakyat 1.000.000 unit atau 5.000.000 unit selama lima tahun. “Faktanya? Dia gagal terus setiap tahun mencapai target. Hanya mampu mencapai sekitar 60% per tahun,” katanya Muchtar.
Sumber data KemenPUPR menunjukkan, lanjut dia, per 22 Desember 2015 realisasi pembangunan rumah MBR hanya 667.668 unit, terdiri dari 353.120 unit baru, 76.755 unit renovasi rumah. Rumah Non MBR tercapai 237.813 unit.
Total realisasi meleset jauh dari target utk MBR 603.516 unit dan 396.484 unit utk Non MBR. Pd 2016, KemenPUPR mengklaim, telah merealisasikan program sejuta rumah dengan capaian 805.169 unit. “Artinya, gagal mencapai target sejuta rumah,” singkatnya.
Baca juga: Pigai Luruskan Klaim Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
Pada tahun ketiga, hingga awal Desember 2017 realisasi program sejuta rumah sebanyak 765.120 unit, didominasi 619.868 unit utk MBR (81%) dan 145.252 unit untuk Non MBR (19%).
Di lain pihak, kata Muchtar, Dirjen Penyediaan Perumahan KemenPUPR Abdul Hamid menyebutkan capaian tahun 2015 hanya 699.770 unit, 2016 sebanyak 805.169 unit, 2017 sebanyak 906.169 unit. Tapi, semua angka capaian masih di bawah target (1 juta unit per tahun).
“Pada 2018 ini capaian target masih sekItar 60 %. Tentu saja pd 2019 tak mungkin bisa lebih baik capaian mengingat rezim Jokowi sibuk urus perolehan suara Pilpres,” ungkapnya.
Terakhir data KemenPUPR di medsos mencatat, capaian 2015 sebanyak 699.769 unit, 2016 sebanyak 867.950 unit, 2017 sebanyak 902.000 unit. Tetap saja gagal nersih target capaian.
Ketiga, kegagalan di bidang Sumber Daya Air (SDA).
Menurut Muchtar, di bidang ini Jokowi masih mengalami kegagalan. “Sudah 4 tahun, Jokowi masih belum bisa membuktikan prestasi atau keberhasilan meraih target capaian baik waduk, jaringan irigasi maupun bendungan,” jelasnya.
Sekalipun secara vokal, rezim Jokowi boleh saja bilang optimis akan berhasil, tetapi 4 tahun pengalaman selama ini membuat rakyat percaya rezim Jokowi tak akan sukses dengan proyek-proyek infrastuktur SDA hingga berakhir 2019. Hingga tahun 2017, hanya ada 43 bendungan dibangun.
Keempat, kegagalan di bidang jalan dan jembatan.
Dia menjelaskan, finalisasi pembangunan jalan tol selama ini adalah kelanjutan dari pembangunan era SBY. Di Sumatera misalnya, kata dia, tidak ada jalan tol telah selesai tahap konstruksi (operasional) hasil prakarsa era Jokowi. Hanya baru tahap kegiatan pra-konstruksi.
“Sisa waktu Jokowi berkuasa hanya 1 tahun lagi tak akan mungkin berhasil mencapai sasaran dan target. Jika dibandingkan era SBY periode kedua, jelas kondisi kinerja Jokowi masih jauh di bawah SBY urus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional, termasuk jalan tol,” jelasnya.
Data versi Kantor Staf Presiden (KSP) mencatat, setelah 4 tahun Jokowi jadi presiden, terbangun Jalan 3.432 km, jalan tol 947 km, dan Jembatan 39,8 km, capaian dominan di Pulau Jawa.
Kelima, kegagalan di bidang perkeretaapian.
Sudah 4 tahun berkuasa, Jokowi belum mampu merealisasikan target capaian. terutama di luar Pulau Jawa. Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 4 tahun baru membangun 388 km jalur KA (Kereta Api), sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 km.
Baca juga: Soal Trans Papua, Jokowi Disebut Mengklaim Keberhasilan SBY
Baca juga: Aktivis Ini Minta Jokowi Hentikan Pencitraan Terkait Pembangunan Papua
Tidaklah berlebihan jika ada penilaian, kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target capaian, kata dia. Kalaupun ada finalisasi pembangunan jalur KA (operasional), akhirnya bukan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, tetapi masih saja di Pulau Jawa seperti LRT. Di Palembang memang telah beroperasi LRT tetapi hal itu untuk kepentingan acara Asian Games di Kota itu. Kampanye Rezim Jokowi membangun dari daerah pinggiran, tidak menjadi realitas obyektif.
Data World Economic Forum (WEF) menyebutkan, kualitas pembangunan infrastruktur 2018 menempatkan Indonesia di urutan ke 30 di bawah India.
Keenam, kegagalan di bidang perhubungan udara.
Menurutnya, era SBY jauh lebih mampu membangun bandara. Ada 28 bandara dibangun. Sementara, target pembangunan bandara era Jokowi selama 5 tahun hanya 15 bandara (sekitar 50% target era SBY).
“Meskipun lebih sedikit target, era Jokowi masih terseok-seok untuk merealisasikan target tersebut,” ujarnya.
Ketujuh, kegagalan di bidang perhubungan laut.
Rezim Jokowi menargetkan pembangunan 306 lokasi pelabuhan, kata Muchtar. Pada 2017, rezim Jokowi baru mampu membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, 2015-2017, telah membangun 105 lokasi pelabuhan. Maknanya, rezim Jokowi selama 3 tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau hanya sekitar 50%.
“Tahun keempat tidak terbukti penambahan signifikan. Masih 50% lokasi pelabuhan harus terbangun. Sangat mustahil dapat dipenuhi,” sebutnya.
(mth/gdn/wbn)
Editor: Gendon Wibisono
