NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pertarungan Joko Widodo (Jokowi) mempertahankan kekuasaannya pada Pilpres 2019 tidak mudah. Kendati banyak pihak menyebut Jokowi sudah unggul di atas kertas, tapi bukan berarti tak bisa kalah.
Pakar ilmu pemerintahan Prof Ryaas Rasyid mengatakan di samping situasi internasional, situasi domestik akan mempengaruhi Pilpres 2019 terutama kecenderungan pemilih dalam menentukan pilihannya.
“Dari dua kandidat, Prabowo dan Jokowi, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan tersebut jika di-manage dengan benar akan mempengaruhi pemilih dan menentukan hasil akhir Pemilu,” kata Ryaas dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Menurutnya, meski Jokowi menguasai sumber daya, tapi sebagai petahana ia tidak bisa lagi untuk melemparkan janji-janji. Sementara Prabowo memiliki kesempatan untuk memberikan janji kepada rakyat, sementara inti dari kampanye adalah memberikan janji janji kepada rakyat.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini mengungkapkan sedikitnya ada 7 faktor yang akan membuat petahana (Jokowi) kalah. Satu di antaranya fakta menurunnya nilai rupiah.
“Jika sampai hari H Pemilu, nilai dollar Rp 15.000 atau lebih, maka Jokowi akan dikalahkan oleh dollar, bukan oleh Prabowo,” ujarnya.
Menurut Ryaas, secara formal dukungan ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU tidak bisa diharapkan untuk memenangkan pasangan capres. Karena situasi domestik yang terjadi gamblingnya sangat tinggi. Jokowi memang sudah menguasai 20 persen pemilih loyal yang tidak akan berubah pilihannya.
“Artinya bom atom meledakpun tidak akan berpindah lagi itu, itu jumlah yang besar, luar biasa,” katanya. Tapi bagi pemilih rasional, faktor domestik ini bisa membuat Jokowi ditinggalkan pada pilpres mendatang.
Adapun 7 faktor tersebut di antaranya. Pertama, tutupnya ribuan perusahaan di seluruh Indonesia. Kenyataan ini dinilai sangat menganggu pertumbuhan ekonomi.
“Kenapa perusahaan itu tutup, karena perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya dari impor itu kolaps, nggak mampu lagi bayar operasional. Ada 50 atau 100 perusuhaan tekstil di Jawa Barat sudah nyungsep. Saya baca tadi di media online berita Kadin, 3000 lebih perusahaan anggota Kadin yang mengerjakan proyek infrastruktur belum dibayar,” bebernya.
Kedua, gelombang PHK. Gelombang PHK dan pengangguran sebagai konsekuensi dari tutupnya perusahaan-perusahaan besar.
Ketiga, masalah BPJS. Soal BPJS di mana rumah sakit semua komplain belum dibayar.
“Saya belum cek betul apakah tidak dibayarnya itu karena dana BPJS dipakai untuk proyek infrastruktur, karena ada isu begitu, atau karena dananya tidak cukup karena tanggungannya lebih besar daripada biaya penanggungan. Sehingga ada usul kepada presiden untuk menaikkan iuran BPJS,” terangnya.
Dia melanjutkan, kenaikan iuran BPJS ini akan berbahaya buat Jokowi karena menaikan harga minyak saja tidak berani, walaupun harga minyak sudah kedodoran.
“Belum lagi akibat pemerataan harga BBM dari Sabang sampai Merauke. Itu pertamina bangkrut di wilayah Papua dan Indonesia Timur. Nah, masalah BPJS sangat dahsyat seandainya terbukti dananya dipakai untuk infrastruktur. Sementara kalau iuran BPJS dinaikkan rakyat langsung akan teriak,” ungkapnya.
Keempat, bangkrutnya beberapa BUMN. “Beberapa BUMN kita diprediksi sebentar lagi akan bangkrut karena pinjaman yang 50 juta dolar dari China itu ke beberapa Bank seperti Bank Mandiri, BRI dan lain-lain untuk membangun infrastruktur yang mangkrak. Makanya aneh ketika dipaksakan BUMN yang bukan bidangnya mengerjakan infrastruktur. BUMN yang karya karya itu kan kontraktor sebenarnya tapi dipaksa menjadi investor. Coba bayangkan, apa nggak ngawur ini,” terangn Ryaas.
Kelima, utang yang terus membengkak. Utang yang terus membengkak ini sering dibicarakan. “Bersilat lidahlah Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Rizal Ramli dan masing-masing kubunya yang mengatakan kita kelola utang secara prudent, yang mengatakan ini sudah lampu merahlah utang. Saya sebagai bukan ahli keuangan dan ekonomi cuma bilang begini saja. Utang bukan diukur dari sekian persen dari PDB tapi hitunglah dari kemampuan membayar cicilan. Itu lebih riil kan. Sekarang APBN mampu gak bayar cicilan. Faktanya adalah untuk membayar cicilan tahun ini itu pinjem. Jadi jangan sok bicara ekonomi makro ini masih sekian persen dari PDB dan lain-lain. Bukan itu. Aspek membayar cicilan itu, sanggup tidak APBN kita. Ternyata kan tidak. Tapi orang ekonomi terlalu teoritis semua,” paparnya.
Keenam, isu impor. “Bukan rahasia lagi dalam impor itu ada kongkalikong. Nggak mungkin dapat izin impor itu kalau tidak menyogok. Nggak ada impor itu yang gratis,” ujarnya.
“Nah, ada pejalasan dari Menteri Perdagangan Enggartiarso Lukito bahwa semua impor beras itu perintah Jusuf Kalla. Dia bilang semua keputusan berdasarkan rapat koordinasi. Dengan Menko Ekuin. Jadi, penambahan menjadi dua juta ton itu perintah JK dengan alasan karena takut ada chaos?,” ucapnya.
Ketujuh, anjloknya nilai rupiah. “Tadi saya kasih statemen itu kalau dollar bertahan 15 ribu atau lebih buruk lagi sampai hari H pemilu, Jokowi bukan dikalahkan Prabowo tapi dikalahkan oleh dollar. Pasti kalah. Kenapa? Karena menurunnya nilai rupiah itu sekaligus memukul daya beli kita dalam pasar internasional, tidak mungkin kita hidup dari domestik. Dan di situlah kita hancur,” jelas Ryaas.
“Saya tiga bulan lalu bertemu dengan teman teman saya di Singapura dan orang-orang perbankan. Mereka cerita sama saya, Pak Ryaas itu rupiah tidak mungkin menguat selama neraca perdagangan anda defisit. Tidak mungkin karena anda butuh dollar terus kalau anda butuh dollar terus anda harus beli dollar terus. Kalau Anda beli terus harga naik,” kisahnya.
Jadi, tambah Ryaas, tidak usah pakai ilmu tinggi-tinggi kalau mau perbaiki nilai rupiah. “Perbaiki neraca perdagangan. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau ekspor tidak ada. Karena dolar akan masuk kalau ada ekspor. Khayalan aja itu bilang rupiah akan menguat,” pungkasnya.
Pewarta: Gendon Wibisono
Editor: Banyu Asqalani
