Connect with us

Politik

7 Alasan Jokowi Sulit Lanjut Dua Periode

Published

on

Jokowi gendong bocah berkebutuhan khusus saat kunjungan di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2). (Foto: Istimewa)

Jokowi gendong bocah berkebutuhan khusus saat kunjungan di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2). (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pakar Ilmu Pemerintahan Prof Ryaas Rasyid memprediksi Jokowi sulit untuk melanjutkan dua periode kepemimpinannya sebagai kepala pemerintahan atau presiden RI. Pasalnya, raport Jokowi merah.

“Jokowi tak patut hanya membanggakan hasil infrstruktur yang dibangun di Papua karena Papua sudah di program sejak era presiden BJ Habibie dan merupakan kewajiban untuk melanjutkan dan membangun negeri,” kata tokoh otonomi daerah ini dikutip dari catatan tertulis, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Berikut 7 fakta yang menurut Prof Ryaas akan membuat Jokowi berat memenangkan Pilpres 2019 meski didukung kekuatan besar baik partai politik maupun para pemodal.

Pertama, tutupnya ribuan perusahaan

Tutupnya ribuan perusahaan di seluruh Indonesia sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi. “Kenapa perusahaan itu tutup, karena perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya dari impor itu kolaps, nggak mampu lagi bayar operasional. Ada 50 atau 100 perusahaan tekstil di Jawa Barat sudah nyungsep,” jelasnya.

“Saya baca tadi di media online berita Kadin 3000 lebih perusahaan anggota Kadin yang mengerjakan proyek infrastruktur belum dibayar,” sambungnya.

Kedua, gelombang PHK

Gelombang PHK dan pengangguran sebagai konsekuensi dari tutupnya perusahaan-perusahaan besar.

Ketiga, masalah BPJS

Soal BPJS di mana rumah sakit semua komplain belum dibayar. “Saya belum cek betul apakah tidak dibayarnya itu karena dana BPJS dipakai untuk proyek infrastruktur, karena ada isu begitu, atau karena dananya tidak cukup karena tanggungannya lebih besar daripada biaya penanggungan,” paparnya.

Sehingga, kata dia, ada usul kepada presiden untuk menaikkan iuran BPJS. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS ini akan berbahaya buat Jokowi karena menaikan harga minyak saja tidak berani, walaupun harga minyak sudah kedodoran. Belum lagi akibat pemerataan harga BBM dari Sabang sampai Merauke. Itu Pertamina bangkrut di wilayah Papua dan Indonesia Timur.

Baca Juga:  Amir Mengancam, Ruhut Tantang Balik

“Nah, masalah BPJS sangat dahsyat seandainya terbukti dananya dipakai untuk infrastruktur. Sementara kalau iuran BPJS dinaikkan rakyat langsung akan teriak,” terangnya.

Keempat, bangkrutnya beberapa BUMN

“Beberapa BUMN kita diprediksi sebentar lagi akan bangkrut karena pinjaman yang 50 juta dolar dari China itu ke beberapa Bank seperti Bank Mandiri, BRI dan lain-lain untuk membangun infrastruktur yang mangkrak,” katanya.

Makanya aneh ketika dipaksakan BUMN yang bukan bidangnya mengerjakan infrastruktur. “BUMN yang karya karya itu kan kontraktor sebenarnya tapi dipaksa menjadi investor. Coba bayangkan, apa nggak ngawur ini,” lanjut Prof Ryaas.

Kelima, utang yang terus membengkak

Menurutnya, utang yang terus membengkak ini yang sering dibicarakan. “Bersilat lidahlah Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Rizal Ramli dan masing-masing kubunya yang mengatakan kita kelola utang secara prudent, yang mengatakan ini sudah lampu merahlah utang. Saya sebagai bukan ahli keuangan dan ekonomi cuma bilang begini saja,” katanya.

“Utang bukan diukur dari sekian persen dari PDB tapi hitunglah dari kemampuan membayar cicilan. Itu lebih riil kan. Sekarang APBN mampu gak bayar cicilan. Faktanya adalah untuk membayar cicilan tahun ini itu pinjem. Jadi jangan sok bicara ekonomi makro ini masih sekian persen dari PDB dan lain-lain. Bukan itu. Aspek membayar cicilan itu, sanggup tidak APBN kita. Ternyata kan tidak. Tapi orang ekonomi terlalu teoritis semua,” tambah Prof Ryaas.

Keenam, isu impor

Prof Ryaas mengatakan baik impor garam, beras, bawang dan lain-lain merupakan realita yang kasat mata di mata publik.

“Bukan rahasia lagi dalam impor itu ada kongkalikong. Tidak mungkin dapat izin impor itu kalau tidak menyogok. Tak ada impor itu yang gratis,” ujarnya.

Baca Juga:  Soal Generasi Kiwari, Inayah Wahid: Mereka Lebih Senang Disebut Spiritualis Daripada Agamis

Nah, ada pejalasan dari Menteri Perdagangan Enggartiarso Lukito bahwa semua impor beras itu perintah Jusuf Kalla. Dia bilang semua keputusan berdasarkan rapat koordinasi. Dengan Menko Ekuin. Jadi penambahan menjadi dua juta ton itu perintah JK dengan alasan karena takut ada chaos,” sambung Prof Ryaas.

Ketujuh, anjloknya nilai rupiah

“Tadi saya kasih statemen itu kalau dollar bertahan 15 ribu atau lebih buruk lagi sampai hari H pemilu, Jokowi bukan dikalahkan Prabowo tapi dikalahkan oleh dollar,” ucapnya.

Menurutnya, Jokowi pasti kalah. Sebab, karena menurunnya nilai rupiah itu sekaligus memukul daya beli masyarakat dalam pasar internasional, tidak mungkin rakyat hidup dari domestik. “Dan di situlah kita hancur,” imbuhnya.

“Saya tiga bulan lalu bertemu dengan teman teman saya di Singapura dan orang-orang perbankan. Mereka cerita sama saya, Pak Ryaas itu rupiah tidak mungkin menguat selama neraca perdagangan anda defisit,” kisahnya.

“Tidak mungkin karena anda butuh dollar terus kalau anda butuh dollar terus anda harus beli dollar terus. Kalau Anda beli terus harga naik,” lanjutnya.

Jadi, katanya, tidak usah pakai ilmu tinggi-tinggi kalau mau perbaiki nilai rupiah, maka perbaiki neraca perdagangan. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau ekspor tidak ada. Karena dolar akan masuk kalau ada ekspor.

”Khayalan aja itu bilang rupiah akan menguat,” pungkasnya.

(eda/gdn)

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler