NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Jokowi saat kampanye Pilpres 2014, memberi janji apa yang akan dilakukan di bidang politik luar negeri Indonesia. Tentu saja, janji kampanye ini akan direalisasikan jika berhasil menjadi Presiden RI periode 2014-2019.
Salah satu persoalan pokok di bidang politik luar negeri Indonesia selama ini yakni penanganan masalah perbatasan wilayah negara Indonesia dengan minimal 10 negara tetangga. Jokowi secara ambisius mencanangkan rencana penanganan masalah ini.
“Setelah 4 tahun berkuasa sebagai Presiden RI, apakah Jokowi berhasil merealisasikan rencana penanganan masalah perbatasan ini? Ternyata, tidak sama sekali alias gagal,” ujar Alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UGM Yogyakarta, Muchtar Effendi Harahap, Jakarta, Senin (1/10/2018).
Menurutnya, kinerja dan kegagalan Jokowi di bidang politik luar negeri juga dapat dinilai berdasarkan standar kriteria peran Indonesia di kancah ASEAN. Realitas obyektif menunjukkan, Jokowi masih mengutamakan urusan ekonomi semata, bukan politik keamanan.
“Padahal di ASEAN sendiri, kini terjadi kevakuman kepemimpinan. Indonesia di bawah Jokowi sebagai negara dgn kepemimpinan diakui secara alami kurang mampu merepresentasikan ASEAN dalam forum-forum multilateral,” katanya.
Selanjutnya, Jokowi dinilai tidak menjadikan ASEAN sebagai pijakan utama dalam politik luar negeri Indonesia. Eks walikota Solo itu tidak menempatkan ASEAN sebagai prioritas dalam politik luar negeri Indonesia.
“Indonesia tidak lagi berperan sebagai negara bangsa berpengaruh dan menjadi pemimpin di Asia Tenggara. Kompetensi Jokowi di bidang politik luar negeri masih rendah, baik dari pengetahuan/pemahaman, unjuk kerja/pengalaman dan moralitas/kepemimpinan,” sebut Muchtar.
Pewarta: Almeiji Santoso
Editor: Banyu Asqalani
