NusantaraNews.co, Jakarta – Sudah 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan, yaitu mulai dari pelantikan 20 Oktober–20 Oktober 2017. Dan dalam 3 tahun ini pun rakyat marhaen (buruh, tani, nelayan, kaum miskinkota, dan kaum melarat lainnya) mulai mengenal dan merasakan watak sebenarnya dari rezim yang sedang memerintah hari ini. Dimana rejim hari ini sebenarnya adalah rezim anti rakyat dan anti demokrasi.
Demikian seruan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jakarta Selatan Askarul Haq dalam rangka dalam maklumat seruan aksi bersama dalam rangka mengevaluasi tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK.
“Anti rakyat dan anti demokrasi rezim Jokowi-JK bisa kita saksikan dari berbagai macam polemik yang keluar di permukaan rakyat, misalnya hari ini pemerintah masih melakukan perampasan paksa lahan dari tangan tani, pemerintah membiarkan terekploitasinya tenaga buruh yang dilakukan oleh pemilik modal, terjadi peningkatan utang luar negeri, kesenjangan antara miskin dan kaya malah semakin parah,” terang Askar kepada pers, di Jakarta, yang ditulis Jumat (20/10/2017).
Tak hanya itu, lanjutnya, selama tiga tahun ini, penjualan manusia untuk keperluan tenaga kerja masih terjadi, intimidasi dan tindakan kekerasan dengan menggunakan aparat terhadap gerakan rakyat yang mempertahankan haknya juga masih berlangsung.
“Bahkan, membiarkan bidang pendidikan dijadikan lahan bisnis bagi pemodal yang berimplikasi pada terdegradasinya fungsi sosial dan politik pelajar (mahasiswa) sebagai tenaga pendorong bagi rakyat marhaen untuk keluar dari cengkraman kemelaratan yang mereka alami,” tegas Askar.
Sementara itu, Sekretaris DPC GMNI Jaksel, Desmon Umbu M menguatkan bahwa, segala kondisi penindasan dan pengisapan yang digambarkan di atas merupakan realitas yang terus menyelimuti bangsa Indonesia di bawah rezim boneka Jokowi-Jk hingga sampai hari ini yang belum terselesaikan dan bahkan dilegalkan oleh rezim.
“Kesengsaran, penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat Marhaen yang terjadi tentu merupakan hasil dari pemerintahan hari ini yang disebabkan karena pemerintahan rezim Jokowi-Jk lebih bersepakat dan tunduk pada agenda pembangunan negara imperial dan corak – corak produksi feodal yang masih hidup,” jelas Desmon.
Artinya, sambung Desmon, rejim Jokowi–JK hanya menjadi boneka dari kelas penindas untuk terus melanggengkan dan mengamankan kekuasaan dan hegemoni mereka terhadap sumber-sumber yang sebenarnya dapat mensejahterakan rakyat marhaen.
“Menyambut situasi pemerintahan rezim Jokowi-JK selam 3 tahun ini yang tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat dan hanya menjadi kolaborator kelas penindas dari negara imperial, kami dari DPC GMNI Jakarta Selatan yang terpanggil untuk menyuarakan dan menyatakan Sikap tegas untuk rezim Jokowi-JK,” tegas Desmon.
Berikut ini sikap DPC GMNI Jaksel: 1) Mengecam rezim Jokowi – Jk dan seluruh agenda pembangunan yang tidak berpihak pada keselamatan Rakyat marhaen; 2; Mengecam seluruah watak dan tindakan rezim Jokowi-JK yang berkolaborasi dengan kelas penindas rakyat marhaen dan negara imperial; dan 3: Mengintruksikan kepada seluruh komisariat yang ada di wilayah jakarta selatan untuk turut terlibat aktif dalam aksi tanggal 20 Oktober 2017 bersama Aliansi Pemuda Mahasiswa Indonesia (APMI).
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
