NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – 3 tahun dipimpin Khofifah-Emil. Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Partai Pengusung Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil di Pilgub Jatim 2019 akhirnya ikut bersuara menyikapi 3 tahun kepemimpinan Khofifah-Emil.
Melalui anggotanya yang duduk di Frakai PAN DPRD Jatim Agung Supriyanto menilai pasangan Khofifah Emil lemah dalam penyerapan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Jatim.
Di mana ini bisa dilihat dari perjalanan 3 tahun pemerintahan Khofifah-Emil, belanja dan penyerapan anggaran selalu dilakukan setiap akhir triwulan tahun anggaran berjalan, bahkan sering dilakukan injury time sebulan sebelum akhir tahun.
“Ini menjadi kelamahan yang harus dilakukan evaluasi oleh Khofifah-Emil. Apalagi kondisi ini juga telah mendapatkan teguran dari Menteri Keuangan dan Kementrian Dalam Negri (Kemendagri),” ujarnya, Selasa (15/2).
Kata Agung, kalaupun ini dilakukan untuk mendapatkan silpa, justru pihaknya khawatir ini akan menjadi bumerang sendiri bagi pasang Khofifah-Emil kedepannya.
“Silpa memang perlu untuk menutupi cadangan anggaran ketika mememasuki bulan pertama sampai ketiga awal tahun anggaran. Tapi silpa kan ada batasanya tidak boleh lebih dari 5 persen dari APBD,” jelasnya.
“Kita silpa 2021 aja mencapai 3,8 triliun. Ini kan menandakan pengelolahan anggaran di bawah nahkoda Khofifah Emil tidak sehat,” lanjut pria yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim.
Kejadian ini kata Agung cukup membuktikan pemerintahan Khofifah-Emil terlalu lambat dalam membelanjakan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat Jatim.
Dari pembahasan yang dilakukan Komisi C selama ini dengan Bapenda sebagai OPD penghasil PAD Jatim yang bersumber dari pajak, ketika memasuki triwulan ke dua PAD, yang masuk sudah mencapai 50 persen lebih dari PAD yang ditargetkan untuk kekuatan APBD.
“Kalau sudah 50 persen, bila PAD kita ditarget 18 triliun maka seharusnya sudah ada dana sekitar 9 triliun yang ini seharusnya bisa dibelanjakan untuk program-program yang sudah disusun di APBD. Kenapa kok malah disimpan di kas deerah Ada apa?” jelasnya.
Selain persoalan pengelolahan anggaran, pihaknya kata politisi asli Tuban ini, melihat tiga tahun berjalan saat ini, dirinya juga melihat pengelolaan aparatur pemerintahan juga tidak ada sinergitas sinkronisasi antara OPD yang ada. Imbasnya banyak program-program yang disusun untuk kepentingan masyarakat tidak berjalan seperti yang direncanakan.
“Banyak sekali program yang direncana dalam perenanaan pembangunan berubah di tengah jalan. Tidak menunjukkan konsistensinya. Sehingga ini juga menghambat program pembangunan untuk rakyat yang seharusnya sudah direnacanakan sejak awal,” terangnya.
Selain itu disisi regulasi tahapan pengelolahan anggaran juga amburadul. Ini bisa dilihat dari pembahasan KUAPPAS yang melebihi dari target yang telah diatur dalam regulasi, termasuk pembahasan APBD yang juga terkesan di lakukan tergesa gesa tidak ada waktu bagi legislatif untuk melakukan pencermatan anggaran yang diajukan.
“Ini bagi kita adalah catatan catatan krusial yang harus di pahami oleh Khofifah-Emil sebagai catatan untuk dilakukan perbaikan di dua tahun ke depan untuk dilakukan perbaikan sebelum mereka mengakhiri tugasnya sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Jatim masa bakti 2019-2024,” pungkasnya. (Setya)
