NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Liberalisasi politik dan penghapusan Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi di Indonesia dinilai telah memberikan peluang bagi sejumlah kelompok mengadopsi ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan asa dan falsafah NKRI.
Hal itu dikatakan pendiri dan penasehat Gerakan Siswa Nasional (GSNI), Waluyo Martosugito dalam acara HUT GSNI, Jakarta, Senin (21/1). Menurutnya, ada tiga hal yang membuat Pancasila mulai tergerus seiring derasnya arus perkembangan politik di Indonesia.
“Pancasila masih dipandang tercemar karena kebijakan Soeharto yang pernah menjadikan Pancasila sebagai alat politik mempertahankan status quo kekuasaan. Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi, memberi peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain,” kata Waluyo.
Ketiga, tambah dia, desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyak memperkuat semangat kedaerahan dan berbau nasionalisme lokal.
Waluyo mengingatkan, bangsa Indonesia menjadi kenyataan karena dua kali ada komponen bangsa merelakan dominasinya demi persatuan. Antara lain Sumpah Pemuda 1928 di mana para pemuda Jong Diana merelakan bahasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia.
“Kedua, penetapan lima sila Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945,” terangnya.
Tampak hadir pula dalam acara ini Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto (Penasihat GSNI), Iwan Hendrawan (Pemuda Demokrat Indonesia), Soenarto (Ketum GSNI), Triwi Husodo (Sekjen GSNI), M Suprapti (Ketum Perwanas), Moh MC Soenhaji (Ketum ISRI) dan Benny Soedhiro (DPN Keluarga Besar Marhaenis).
Dalam kesempatan tersebut, Tyasno menuturkan saat ini politisi banyak berdiskusi persoalan hilir belaka. Padahal, kata dia, yang sudah rusak sebenarnya di hulunya. “Selain Pemimpin yang baik bangsa ini harus memiliki sistem yang baik pula, caranya kembali ke UUD 1945 dan perubahan dilakukan secara adendum,” sebutnya.
Sementara itu, Iwan Hendrawan menuturkan pejabat publik dan penyelenggara negara tidak perlu membuat dan menyampaikan visi dan misi untuk membangun Indonesia. “Sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan karena seluruh penyelenggara negara wajib menjalankan perintah UUD 1945, yang mana visi misi bangsa Indonesia telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945,” kata dia.
Menurutnya, visi misi bangsa tidak bisa dibuat oleh orang perorangan tetapi merupakan kerja kolektif dan memiliki legitimasi dari rakyat dalam perwujudan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Isu soal visi misi ini sempat memanas sebelum digelarnya debat perdana capres-cawapres 17 Januari lalu. KPU akhirnya menghapus penyampaian visi misi tersebut dan mengeluarkan kebijakan pemberian bocoran pertanyaan yang akan diajukan dalam debat pilpres 2019.
Boleh jadi gagasan dan ide Iwan Hendrawan ini menjadi salah satu pertimbangan KPU menghapus penyampaian visi misi capres-cawapres itu. Namun begitu, Ketum PA GSNI Soenarto menegaskan organisasi yang dipimpinnya tersebut independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik apapun.
“Persatuan Alumni GSNI bersifat independen, tidak berafiliasi partai apapun, tantangan ke depan bangsa adalah mempersiapkan kader-kader bangsa untuk mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana tantangan besar bangsa saat ini adalah narkoba, terorisme dan keyakinan akan Pancasila menurun,” ungkapnya.
(isr/eda)
Editor: Almeiji Santoso
