10 Kegagalan Joko Widodo di Bidang Ekonomi dan Keuangan

keterangan pers bersama, perekonomian indonesia, propaganda ekonomi, fuad bawazier, ancaman krisis, skandal keuangan, skandal ekonomi, defisit transaksi berjalan, kementerian keuangan, ojk, bi, lps, kementerian perekonomian, kondisi perekonomian nasional, tahun politik, nusantaranews
Kurs rupiah terhadap dolar terus mengalami penurunan drastis, apakah Indonesia dilanda krisis ekonomi? (Foto: Ilustrasi/Ist)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pada 15 Agustus 2018 lalu digelar diskusi Sekber Indonesia di Jakarta bertajuk Capres-Cawapres Adu Kuat Ekonomi Meroket. Narasumber diskusi adalah Dr. Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). INDEF adalah lembaga riset dan kajian kebijakan publik, utamanya dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Narasumber berupaya mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan pokok kondisi ekonomi Indonesia era Joko Widodo berkuasa sepanjang 2015-2018.

Berikut evaluasi dari kinerja Joko Widodo dalam mengurus perekonomian Indonesia selama kepemimpinannya yang telah hampir berusia lima tahun.

Pertama, sekarang ini kecenderungan atau tren ekonomi global membaik, tetapi ekonomi Indonesia terutama di era Pemerintahan Jokowi (2015-2019) relatif stagnan.

Kedua, fasilitas kredit belum ditarik naik. Pada 2017, kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) sebesar Rp 104 triliun atau 28% dari penyaluran kredit selama setahun. Artinya, penyaluran kredit sangat kecil untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tren undisbursed loan ini meningkat sejak tiga tahun terakhir. Undisbursed loan mencerminkan sejauh mana aktivitas sektor riil pada suatu periode tertentu. Semakin tinggi undisbursed loan, maka semakin rendah aktivitas sektor rill sehingga kredit yang sudah disetujui tidak ditarik.

Ketiga, menurunnya pertumbuhan komponen-komponen penyediaan barang modal di dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengindikasikan adanya perlambatan terjadinya pada Triwulan III hingga IV.

Keempat, investasi wait and see atau takut produksi? Perubahan inventor tumbuh tinggi 44.07% (yoy) dan 18,5% (qtq) yang menggambarkan bahwa produksi yang berlebihan ketika menghadapi lebaran tidak tercapai karena permintaan masyarakat dipenuhi oleh impor ketimbang dari produksi domestik.

Kelima, deindustrialisasi semakin dalam. Gejala deindustrialisasi semakin terasa menandakan kebijakan industri jangka panjang tidak hadir menyelesaikannya. Meskipun dinilai masih besar, namun tren kontribusi industri terhadap PDB semakin kecil. Pada triwulan I-2000 sebesar 23,03%, pada triwulan II-2018 tinggal 19,83%.

Baca Juga:  Rocky Gerung: Saya Sebut Reuni 212 Itu Reuni Akal Sehat

Keenam, perdagangan meningkat, industri sekarat. Dari lima industri prioritas pemerintah, industri tekstil dan pakaian jadi mengalami tren kenaikan, sisanya cenderung stagnan, tumbuh melambat dan menurun. Industri farmasi dan elektronik mengalami penurunan yang dalam. Ketergantungan dua industri ini terhadap impor masih tinggi sehingga depresiasi rupiah mampu menekan pertumbuhan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ketujuh, tekanan defisit semakin dalam. Aliran dolar melambat pada Semester I- 2018. Aliran valas dari ekspor didominasi oleh US$ (95%), Euro dan Jepang rata-rata di bawah 1%. Karena US$ digunakan kembali untuk impor 90%, Euro 5%, Yen 3,5%, dan Dollar Singapura 1,5%. Selama 2012 – 2016, aliran US$ lewat ekspor rata-rata tumbuh minus 5,53%, sementara US$ untuk impor juga turun rata-rata 2,3%. Beruntung pada 2017 US$ dari ekspor meningkat 17,8%, sedangkan US$ untuk impor tumbuh lebih rendah sekitar 16,6%. Sayang selama Januari-Mei 2018 suplus aliran US$ turun sekitar 54% dibanding Januari-Mei 2017.

Kedelapan, rata-rata upah buruh dan karyawan menurun dalam rupiah. Lapangan Pekerjaan Utama berdasarkan perbandingan Februari 2017 dan Februari 2018 akan ditemukan perubahan penurunan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rata-rata upah buruh Rp 1,752,549 (Feb 2017), Rp 1,761,849 (Feb. 2018) dengan perubahan 0.59%.

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan speda motor rata-rata Rp 2,181,110 (Feb.2017), Rp 2,160,642 (Feb. 2018) dengan perubahan -94%. Sektor industri pengolahan rata-rata Rp 2,473,120 (Feb.2017), Rp 2,478,868 (Feb. 2018) dengan perubahan 0.23%. Sektor konstruksi rata-rata Rp 2,485,373 (Feb.2017), Rp 2,628,165 (Feb 2018) dengan perubahan 5.75%.

Sektor transportasi dan pergudangan rata-rata Rp 3,260,482 (Feb 2017) dan Rp 3,172,077 (Feb 2018) dengan perubahan -2, 71%. Sektor pngadaan listrik dan gas rata-rata Rp 4,431 (Feb.2017), Rp 3,426,517 (Feb 2018) dengan perubahan -22.9%. Sektor pertambangan dan penggalian rata-rata Rp 4,424,703 (Feb.2017), Rp.4,127,245 (Feb 2018) dengan perubahan -6.72%.

Baca Juga:  Ini Penyebab Senator Indonesia Gagal Total Perjuangkan Daerahnya

Sektor jasa keuangan dan asuransi rata-rata Rp 3,721,787 (Feb 2017), Rp 4,134,866 (Feb 2018) dengan perubahan 11, 10%.

Kesembilan, tambahan utang Pemerintah Pusat selalu lebih tinggi dari anggaran infrastruktur. Utang pemerintah yang meroket selama beberapa tahun terakhir, tidak seluruhnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Kesepuluh, dana desa ternyata tidak efektif. Hal ini terlihat dari penyerapan dana desa yang tidak pernah mencapai target atau 100%. Realisasi dana desa pada 2015 hanya Rp 20,77 trilun; 2016 meningkat Rp 46,68 triliun; 2017 menjadi Rp 59,77 trilun dan 2018 hanya Rp 60,00 triliun. Pertumbuhan (%, yoy) 2016 hanya 1,25%; 2017 menurun 0,28% dan 2018 terus menurun 0,004%.

Sementara itu, kondisi Indeks Gini Perdesaan pada 2015 sebesar 0,334%; 2016 mencapai 0,327%; 2017 menurun 0,32% dan 2018 menaik 0,324%. Pada intinya tidak ada perubahan berarti, rata-rata masih di atas 0,32%. Penduduk miskin di perdesaan masing-masing 17.94 juta jiwa (2015); 17,67 juta jiwa (2016); 17,1 juta jiwa (2017) dan 15, 81 juta jiwa (2018). (gedn/anm)

Editor: Gendon Wibisono & Alya Karen