NUSANTARANEWS.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan akan membentuk sebuah tim terpadu untuk memverifikasi kuburan massal korban Peristiwa 1965. Wakil Sekretaris PBNU Abdul Mun’im DZ bereaksi keras dan mewanti-wanti Luhut agar tidak bertindak gegabah soal rencana tersebut karena hanya akan membuka luka lama belaka.
Dalam melakukan verifikasi, Luhut rencananya akan menggandeng perwakilan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 yang diketuai eks Tapol Bejo Untung. Bahkan, kedua pihak telah melakukan pertemuan di Jakarta pada Senin (9/5) lalu.
Mun’im menuturkan, rencana pemerintah meminta maaf kepada PKI merupakan tindakan yang tidak perlu dilakukan.
“Menkopolhukam saya kira tidak usah membentuk tim, karena hal itu akan membuka luka lama yang sudah berlalu. NU sudah melakukan rekonsiliasi dengan PKI pada tahun 1968 dan saya kira pemerintah tidak perlu minta maaf kepada PKI yang bersalah PKI kok,” ujar Mun’im DZ saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Lebih lanjut, Mun’im mewanti-wanti tentang kebangkitan PKI bukanlah hanya sekadar isu karena sampai saat ini mereka masih eksis di Indonesia.
“Jika hal itu benar itu bisa menjadi manuver yang sangat berbahaya dan membuka luka lama. NU akan melakukan perlawanan untuk yang kesekian kalinya. Eks PKI sudah lah dibiarkan saja, jangan dihasut lagi, toh juga eks keluarga PKI juga sudah mendapatkan hak politik mereka. Mereka sudah kembali ke masyarakat dan membaur dengan masyarakat,” tandasnya. (UCK)
