Berita Utama

Wacana Gatot Nurmantyo TNI Berpolitik Praktis Dinilai Ambigu

Pengamat Intelijen dan Militer Susaningtyas Kertopati/Foto via Harsindo
Pengamat Intelijen dan Militer Susaningtyas Kertopati/Foto via Harsindo

NUSANTARANEWS.CO – Wacana TNI kembali terjun ke dunia politik praktis yang dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendapat perhatian cukup serius dari sejumlah kalangan. Dalam sebuah pernyataannya, Panglima TNI mengatakan bahwa suatu saat TNI harus memiliki hak politik yang sama dengan warga sipil.

Pernyataan tersebut menuai pertentangan dari sejumlah kalangan, termasuk beberapa anggota DPR RI. Sementara itu pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati justru menilai pernyataan dan wacana Gatot Nurmantyo terkait keterlibatan TNI di ranah politik praktis adalah ambigu. Bahkan ia juga menepis isu terkait pandangan yang mengatakan bahwa pasca reformasi peran TNI dilemahkan.

“Rasanya pelemahan tidak, memang pasca reformasii TNI sepakat tidak berpolitik praktis lagi. Lagi pula, apa yang disampaikan oleh Panglima TNI masih ambigu. Mau balik ke sistem dwi fungsi ABRI atau sekedar minta hak memilih?,” ujar wanita yang akrab disapa Nuning tersebut kepada Nusantaranews.co di Jakarta, Selasa (11/10).

Lebih lanjut, Nuning mengingatkan bahwa untuk melakukan dua upaya tersebut harus melakukan revisi UU TNI.

“Untuk keduanya tentu perlu diadakan revisi UU TNI dan Pemilu dulu. Semua bergantung sitkonnya (situasi dan kondisi, red), bila ingin ada perubahan maka harus revisi UU,” ujarnya.

Apakah wacana yang digulirkan Panglima TNI itu menyiratkan pesan bahwa TNI kembali ke sistem Dwi Fungsi ABRI kah, atau hanya sekadar hak memilih?

Nuning mengatakan, ” Kalau untuk hak dipilih ya mereka yang ingin ikut Pilkada harus pensiun dulu. Ada wacana juga bahwa resikonya bila tentara diberi hak mimilih, maka bila melakukan pelanggaran hukum harus diadili dengan peradilan umum bukan peradilan militer,” pungkasnya. (Sego)

Komentar

To Top