Utang Pemerintah Jokowi
(Ilustrasi)

Pemerintahan Jokowi ini memiliki sifat yang aneh. Pemerintahan ini sangat haus berhutang, menumpuk utang hingga segunung. Tapi sangat pelit subsidi.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), utang pemerintah Indonesia yang bersumber dari luar negeri hingga kwartal I 2017 mencapai 166.452,36 atau sebesar Rp2.213,8 triliun pada tingkat kurs Rp13300/US dolar.

Sejak pemerintahan Jokowi berkuasa (kwartal IV tahun 2014) utang luar negeri pemerintah bertambah sebanyak 36,71 miliar dolar atau sebesar Rp488,33 triliun.

Selanjutnya utang pemerintah yang bersumber dari surat utang negara (SUN) hingga bulan juni 2017 mencapai Rp1.658.6 triliun.

Sejak pemerintahan Jokowi (oktober 2014) jumlah tersebut bertambah sebesar Rp551,32 triliun.

Jokowi sejak naik ke tampuk kekuasaan telah menambah utang lebih dariĀ  Rp1050 triliun lebih. Tahun 2017 ini pemerintah berencana akan menambah utang sebesar Rp450 triliun seiring melebarnya defisit anggaran 2,92%.

Maka dengan demikian total utang pemerintah yang bersumber dari dalam dan luar negeri sampai dengan Bulan Juni 2017 mencapai Rp3.872,4 triliun.

Sisi lain pemerintah begitu pelit kepada rakyat. Subsidi tahun 2015 sebanyak 75 % persen subsidi BBM langsung dicabut. Harga BBM langsung melejit dan daya beli masyarakat langsung ambruk.

Sepanjang tahun 2016 – 2017 pemerintah setiap tiga bulan menggergaji subsidi listrik yang mengakibatkan tarif listrik melompat melebihi rata-rata tarif listrik di Amerika Serikat, China dan India.

Sekarang pemerintah sedang berusaha melobi DPR agar batas defisit ditiadakan, dengan demikian pemerintah boleh berhutang sepuas-puasnya. Padahal meningkatnya utang pemerintah menjadi beban besar bagi fiskal saat ini dan masa yang akan datang.

Kebijakan pemerintah yang haus utang namun pelit kepada rakyat membuat kita bertanya kemana uang hasil hutang dibawa kabur? Kapan penuhnya kantong oligarki pemerintahan Jokowi ini? Nilai infrastruktur yang dibangun Jokowi tidak lebih dari Rp100 triliun, sementara utang bertambah lebih dari Rp1000 trilun dan subsidi untuk rakyat semua telah dicabut. Kalau pemerintahan Jokowi ini dibiarkan, rakyat mampus!

Penulis: Salamuddin Daeng, Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Komentar