Berita Utama

Urgensi Penguatan Sistem Pertahanan, Keamanan Nasional Dan Bela Negara

Keamanan Nasional Dan Bela Negara. Foto Ilustrasi/IST
Keamanan Nasional Dan Bela Negara. Foto Ilustrasi/IST

Kolom Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

NUSANTARANEWS.CO – Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas dan fungsi kita sebagai warga negara, secara tidak langsung berkaitan dengan peran lembaga negara dalam upaya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Karena tantangan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara ke depan bersifat multidimensional menyangkut berbagai aspek kehidupan.

Harus kita sadari bahwa kompleksitas tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa pada era globalisasi ini diwarnai dengan persaingan dalam penguasaan sumber daya alam dan ekonomi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perang modern saat ini dapat juga berupa perang untuk mengubah paradigma berpikir dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam dinamika kehidupan suatu bangsa dan negara.

Model perang seperti ini menuntut setiap negara harus memiliki strategi tertentu dalam menghadapinya. Ancaman dapat terjadi pada setiap aspek kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya yang bila tidak ditangani dengan tepat dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Perlu dipahami bahwa dalam UU No. 3 Tahun 2002, sistem pertahanan negara kita bersifat semesta, melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Dalam menghadapi ancaman non militer lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan merupakan unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa.

Oleh karena itu, setiap warga negara tidak bisa dihindarkan dari kewajiban untuk mempertahankan dan membela negaranya. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sementara pada pasal 30 ayat 1, menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, hak dan kewajiban bela negara harus dipahami setiap warga negara.

Perkembangan saat ini di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Misalnya, seperti menurunnya rasa nasionalisme, kemerosotan etika dalam kehidupan berbangsa, serta kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Realitas lainnya bahwa sampai saat ini, berbagai instrumen hukum yang ada belum menunjukkan hasil maksimal.

Berbagai kasus pelanggaran hukum oleh pejabat publik tidak jelas penyelesaiannya. Situasi ini tak hanya merendahkan hukum itu sendiri, melainkan meniadakan rasa keadilan masyarakat. Karena itu, setiap penegak hukum harus memiliki profesionalitas dan komitmen kuat dalam memberantas KKN serta pelanggaran hukum lainnya. Sehingga tercipta keselarasan antara tuntutan dan layanan yang diberikan dalam mekanisme penyelesaian masalah hukum dan penegakan HAM.

Dalam hal pelayanan publik, permasalahan utamanya adalah berkaitan dengan kualitas pelayanan itu sendiri yang dirasakan masyarakat masih rendah. Karena dalam proses penyelenggaraannya masih memiliki kelemahan antara lain kurang responsif, kurang informatif, kurang terakses dan kurang terkoordinasi. Sehingga menyulitkan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan. Mengakibatkan sering terjadinya tumpang tindih kebijakan satu instansi dengan instansi lain, serta birokrasi yang panjang dan tidak efisien.

Kondisi tersebut disadari atau tidak menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan kualitas pelayananan publik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu untuk ditingkatkan lagi. Ini sebagai upaya bela negara guna menciptakan pemerintahan yang bersih, serta meningkatnya pelayanan dan rasa keadilan di masyarakat.

 

Komentar

To Top