Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan/Foto nusantaranews (istimewa)
Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan/Foto nusantaranews (istimewa)

NUSANTARANEWS.CO – Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan 11 pecahan uang Rupiah baru secara serentak pada 19 Desember 2016. Desain baru tersebut menampilkan gambar pahlawan yang mewakili seluruh wilayah di Indonesia. Isu yang beredar belakangan ini bahwa desain uang baru tersebut mirip desain uang negara China.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, mengungkapkan bahwa Pemerintah dan BI perlu mengklarifikasi serius isu yang beredar di masyarakat tentang desain mata uang tersebut, termasuk siatem cetak rectoverto yang mirip bergambar palu arit.

Baca : Kerjasama KA Cepat China dan UAE; Cina Selundupkan Jutaan Extasi

“Isu yang tidak sedap itu bisa menciptakan instabilitas sehingga bisa berujung pada gagalnya program distribusi uang baru,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/12/16).

Menurut Politisi dari Partai Gerindra itu, Pemerintah harus tetap memperhatikan dan memastikan tidak ada dampak inflasi terkait peluncuran uang baru tersebut. Pasalnya, uang lama yang sedang beredar ditambah dicetaknya uang baru tentu berisiko pada inflasi.

“Pemerintah perlu terus mensosialisasikan alasan urgensi diterbitkannya uang baru tersebut kepada masyarakat. Mencetak uang baru itu kan tidak murah. Butuh anggaran juga,” ujar Heri.

Baca : 4800 Tentara China Masuk Indonesia, Dahrin La Ode: Terlalu Menyerdehanakan Masalah

Padahal, lanjut Heri, Pemerintah tengah getol-getolnya memangkas anggaran dengan alasan penghematan. Dengan begitu, tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat dan otomatis masyarakat juga diberikan informasi yang mendidik.

“Masyarakat harus diberi pemahaman yang benar tentang alasan cetak uang baru. Kalau, misalnya, alasan cetak uang baru adalah pajak tidak memenuhi target seperti yang pernah beredar belakangan, itu keliru,” katanya.

Lihat :  China, Jagoan Subversif Budaya di Dunia

Selain itu, Heri menambahkan, Pemerintah dan BI harus mampu mencegah, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan cetak uang baru seoptimal sehingga minim korupsi seperti yang dulunya terjadi pada dugaan korupsi mesin Intaglio Komori yang dibeli Perum Peruri dengan tipe IC-532III yang tidak sesuai spesifikasi tempo hari.

“Pencetakan 11 uang baru itu juga perlu memperhatikan belanja pemerintah yang hingga akhir 2016 relatif minim serapan. Pada konteks ini, pemerintah dan BI perlu memberikan informasi yang luas tentang dana untuk mencetak uang baru tersebut,” ujarnya. (Deni)

Komentar