NUSANTARANEWS.CO – Ribuan massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) akan menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (30/11/2016). Mereka pun mengusung agenda revolusi dalam aksinya nanti.
“Revolusi Indonesia belum selesai. Hari ini negara kalah dengan pemilik modal, kemerdekaan belum terwujud sepenuhnya, sudah saatnya revolusi,” ungkap Ketua Umum DPP IMM, Taufan Putrev Korompot, seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Selasa (29/11).
Menurutnya, revolusi mental yang digadang-gadang Pemerintahan Jokowi-JK tidak akan pernah terwujud tanpa ada revolusi sistem dan reformasi penegakkan hukum. “Revolusi tak harus berdarah-darah, karena substansi revolusi itu adalah perubahan,” ujarnya.
Taufan pun menyadur perkataan Presiden ke-1 RI, Ir. Soekarno (Bung Karno) yang menyatakan bahwa revolusi belum selesai. Revolusi di bangsa ini masih panjang, karena revolusi Indonesia bukan revolusi yang kecil, melainkan revolusi besar, diantaranya terkait ekonomi, politik dan budaya. Bahkan, lanjut Taufan, revolusi pemikiran perlu juga dilakukan.
Dalam konteks aksi DPP IMM nanti, persoalan hukum menjadi sorotan, sehingga reformasi penegakkan hukum menjadi isu utama.
”Rakyat kecil yang dianggap hate speech dijemput paksa, terduga teroris ditembak mati. Namun, penista agama yang mengancam keberagaman masih bebas meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya tegas.
Lebih lanjut, Taufan mengatakan, jika penista agama terdahulu ditahan dan diadili, maka perlakuan yang sama juga harus dilakukan kepada penista agama hari ini. Sebab, hal itu sudah ada yurisprudensinya.
“Begitu pula dengan kasus hukum besar yang sampai hari ini masih menggantung, seperti kasus BLBI, Century, Reklamasi, korupsi Sumber Waras, juga harus diusut tuntas,” ujarnya.
Taufan juga mengkritisi cara neo-orba pemerintah, dalam hal ini menghadapi masyarakat yang kritis dan menyampaikan pendapat.
“Memanggil tokoh-tokoh dengan alasan penghinaan terhadap pemerintah, melarang aksi massa, bahkan mencegah perusahaan transportasi digunakan untuk aksi, represif menghadapi aksi IMM, layaknya di Ambon dan di Bima. Bahkan membagikan maklumat penyampaian pendapat di muka umum melalui helikopter, ini cara-cara neo-orba,” katanya.
Bahkan, ia pun menambahkan, negara tak akan berdaulat jika hukum masih di bawah kendali penguasa, pemilik modal dan politisi hitam. Oleh karenanya, IMM akan turun aksi pada 30 November 2016 nanti. “Kita akan turun serentak pada 30 November,” ungkapnya. (Deni)
