NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, mengharapkan Pemerintah tidak menggunakan alasan politik dalam menunjuk pengganti Patrialis Akbar di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasalnya, menurut Desmond, penangkapan terhadap Patrialis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat lembaga MK tercoreng untuk kedua kalinya. Untuk itu, Desmond menegaskan, Pemerintah harus memilih sosok yang penuh integritas tinggi dan juga memiliki kenegarawanan.
“Kalau bicara perisitiwa di MK, maka kita bicara soal integritas seseorang. Tentunya pengusul hakim MK (Patrialis) khususnya pemerintah, kalau menggantikan maka yang menggantikan adalah pemerintah. Itu kan bicara selesai nggak orang itu soal integritas, kapasitasnya negarawan atau tidak. Karena persoalan inilah yang membuat MK dirugikan,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Nusantara I DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (31/01/17).
Oleh karena itu, Desmond mengharapkan, Pemerintah tidak menggunakan alasan politik dalam memilih pengganti Patrialis tersebut. “Harus orang yang menempatkan dirinya negarawan karena ini kan soal konstitusi. Harapannya pemerintah bukan karena alasan politik meletak orang disana, kan ini tantangannya,” ujar Politisi dari Partai Gerindra itu.
Desmond menegaskan, Pemerintah harus benar-benar selektif dalam memilih pengganti Patrialis. Di samping itu, Desmond mengusulkan, harus ada lembaga independen untuk melakukan seleksi Hakim MK jika nantinya ada revisi Undang-Undang (UU) tentang MK.
“Yang menjadi soal adalah tim seleksi itu juga diangkat oleh siapa, ini juga yang perlu dipikirkan sama-sama antara MA, DPR dan presiden untuk membentuk tim seleksi itu, semuanya agar selesai kepentingan politiknya, tereliminasi minimal, meskipun semuanya masih bisa terjadi,” katanya. (Deni)
