Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan/Foto nusantaranews (istimewa)
Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan/Foto nusantaranews (istimewa)

NUSANTARANEWS.CO – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai kurang kredibel dalam mengelola fiskal tahun ini. Sebab, kebijakan pemerintah pada saat menghadapi masalah fiskal selalu direspons dengan kebijakan utang baru. Bisa dilihat Surat Berharga Negara (SBN) semakin menggemuk. Hingga saat ini, totalnya sudah mencapai Rp2.707,81 triliun. Sementara utang lainnya sebanyak Rp731,98 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, mengungkapkan bahwa dirinya sangat prihatin dengan cara-cara pemerintah mengelola fiskal. Ia melihat, pemerintah sudah kehilangan akal dalam menyehatkan fiskal selain dengan jalan menumpuk hutang.

“Bukannya justru menyehatkan, cara-cara yang ditempuh pemerintah itu justru sedang menjerumuskan bangsa ini kepada ancaman guncangan keuangan. Kasarnya, pemerintah gali lobang untuk tutup lobang,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (31/12/16).

Menurut Heri, gemuknya SBN untuk membiayai defisit semakin memberi ancaman baru. Pasalnya, kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 101,8% per tahunnya. Sedangkan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 103,3% per tahun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2017. “Kecanduan yang berlebih terhadap SBN tersebut sudah pasti akan meningkatkan risiko fiskal,” ujarnya.

Yang paling miris, lanjut Heri, dari struktur kepemilikan SBN domestik yang diperdagangkan (tradable), tren kepemilikan asing terhadap surat utang pemerintah cenderung meningkat. Pada 2011 lalu, porsi kepemilikan asing masih 30,5%, dan kemudian per September 2016 ini melonjak menjadi 39,2% atau naik hampir 10%.

“Risikonya adalah adanya ancaman pembalikan dana secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar (sudden reversal) yang dapat berdampak sistemik, sehingga pasti menekan kestabilan perekonomian nasional,” katanya.

Politisi dari Partai Gerindra itu menjelaskan, agresifitas penerbitan SBN dapat memicu perang suku bunga perbankan dan pengetatan likuiditas. Akibatnya, perbankan akan tetap menawarkan suku bunga deposito di level yang tinggi meski suku bunga acuan terus diturunkan.

“Kondisi itu pada akhirnya berujung pada suku bunga kredit yang tetap bertengger di angka double digit. Akibatnya, likuiditas makin sempit dan akhirnya ekonomi riil semakin berat untuk berkembang, disamping menurunnya daya beli,” ujar Heri.

Selain itu, Heri menyebutkan, hal lain yang juga menyedihkan adalah pembayaran bunga utang telah mencapai Rp221,2 triliun pada tahun 2017. Artinya telah terjadi kenaikan 15,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp191,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non K/L.

“Dengan begitu, maka sepertinya kita tidak bisa berharap banyak untuk pencapaian program pencapaian kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi riil dari cara-cara pengelolaan fiskal seperti itu. Buktinya, uang hanya habis untuk membayar utang yang semakin bertumpuk,” katanya menyindir.

Padahal, Heri berharap, pemerintah bisa menghadirkan solusi atas jeratan defisit anggaran yang makin menganga lewat kebijakan fiskal yang kredibel. Ironisnya, dalam kurun lima tahun terakhir, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat.

Penyebabnya, Heri menambahkan, rata-rata realisasi belanja tumbuh di kisaran 5%, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh kisaran 3%. Bahkan defisit APBN-P 2015 melonjak melebihi target yaitu mencapai 2,59% terhadap PDB. Pada APBN-P 2016 pemerintah kembali menargetkan defisit anggaran sebesar 2,35 persen. Bahkan, pada APBN 2017, Pemerintah kembali menaikkan defisit anggaran sebesar 12,9% menjadi Rp330,2 triliun atau mencapai 2,41% PDB.

Yang paling mengkhawatirkan, dengan melihat realisasi fiskal sepanjang 2016 ini, diperkirakan defisit akan meningkat menjadi 2,7% terhadap PDB. Ini adalah tragedi bagi keuangan nasional kita,” ungkapnya. (Deni)

Komentar