NUSANTARANEWS.CO – Setelah menyeruaknya kasus Panama Papers, yang menguak industri keuangan ilegal, Inggris bersama Amerika mensponsori diadakannya KTT Anti Korupsi pertama sedunia pada 12 Mei 2016 di London. KTT ini mengundang para pemimpin dunia untuk membahas cara mengatasi korupsi dengan memperkuat langkah-langkah seperti transparansi, pengembalian aset, dan kerjasama penegakan hukum.

Lebih dari 40 kepala pemerintahan dan berbagai organisasi menghadiri KTT tersebut dan menandatangani  Pernyataan Resmi Mengenai Anti Korupsi.

Para penandatangan ini berjanji untuk “memperkuat transparansi fiskal, termasuk dengan memastikan pengawasan legislatif terhadap proses anggaran dan memperkuat kapasitas lembaga-lembaga audit tertinggi.” Pernyataan Resmi ini juga mengakui Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi yang dimiliki Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) dan mendukung upaya Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional dalam memperkuat transparansi fiskal.

Empat belas negara berkomitmen terhadap kontrak terbuka dan 10 negara membuat garis besar komitmen mereka terhadap Evaluasi Transparansi Fiskal IMF. Akhirnya berbagai organisasi internasional memberikan dukungan, termasuk janji Bank Dunia untuk mengembangkan transparansi fiskal bersama IMF dan mitra-mitra lain melalui GIFT.

Seiring dengan pernyataan dari para peserta KTT, kementerian keuangan, kementerian anggaran, dan kementerian perencanaan dari Brasil, Paraguay, Filipina, dan Afrika Selatan juga turut menanda-tangani pernyataan bersama IBP dan GIFT yang secara eksplisit mengakui kaitan antara transparansi fiskal dan penanganan korupsi. Informasi yang tersedia untuk khalayak umum mengenai keuangan pemerintah akan membantu mengidentifikasi dan mencegah korupsi, sementara juga membuat pemerintah dapat merencanakan penggunaan sumber daya masyarakat dan menyampaikan implikasi ekonomi dan sosial dari keputusan mereka. Seruan para penandatangan tersebut memperlihatkan semakin banyaknya  bukti  dampak positif dari transparansi fiskal dan pertanggungjawaban fiskal.

IBP dan GIFT bekerja sama dengan mitra-mitra untuk menindaklanjuti pernyataan resmi dan komitmen negara-negara tersebut dengan melibatkan pemerintah dalam hal reformasi transparansi fiskal.

Banyak kesempatan untuk mempertahankan momentum tersebut dan membantu pemerintah menepati janji mereka. Salah satunya adalah negara-negara anggota Open Government Partnership (OGP), sebuah inisiatif global yang memajukan transparansi, partisipasi masyarakat, pemerintah yang bertanggung jawab. Misalnya, lebih dari 50 negara sudah waktunya menerbitkan Rencana Tindakan Nasional OGP mereka tahun ini. Negara-negara seperti Brasil, Bulgaria, Georgia, Italia, Tunisia, Turki, dan Ukraina, semuanya secara khusus menyebutkan transparansi fiskal dalam pernyataan anti korupsi mereka, dan masih punya waktu untuk mencantumkan komitmen mereka dalam rencana OGP yang jatuh tempo dalam waktu dekat.

Negara-negara anggota OGP yang secara eksplisit berkomitmen terhadap kemitraan praktisi demi memperkuat manajemen keuangan publik, dianjurkan untuk menghubungi GIFT tentang partisipasi di  Fiscal Openness Working Group.

Setiap negara mendapat kesempatan untuk menetapkan anggaran yang lebih terbuka, dengan cara berbagi informasi, memungkinkan pengawasan, dan melibatkan warga negara. Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mendorong perbaikan, termasuk dengan cara menggunakan Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi GIFT, dan akan terus melacak kemajuan yang ada melalui Open Budget Survey.(Banyu)

Artikel Terkait:
KTT Anti Korupsi Pertama Sedunia di London

 

Komentar