Pembangunan Tol Bawen-Salatiga/Foto via kompas/Nusantaranews
Pembangunan Tol Bawen-Salatiga/Foto via kompas/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Tak jadi soal pembangunan tol trans-Jawa dilakukan. Sepanjang koridor mekanismenya sesuai kepentingan hajat banyak orang. Tentu harus realistis dengan keadaan.

Sikap tegas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, beberapa waktu lalu dengan menolak keras pembangunan jalan tol di DIY patut diacungi jempol. Sultan paham bahwa mega proyek pembangunan tol adalah hal dipaksakan. Dengan dalih percepatan ekonomi, jelas itu jawaban klise.

“Di Yogya tak ada jalan tol. Pemerintah Pusat juga sepakat, Saya (Sultan Jogja) tidak setuju adanya jalan tol, karena rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau jalan mau diperlebar itu silakan saja, tetapi jangan dibikin tol,” kata Sultan Hamengkubowono X (13/7).

Apa yang dikatakan Sultan Hemengkubowono X masuk akal, sebab jalan tol hanya akan menguntungkan bagi segelintir kelompok orang saja. Siapa? Tak lain adalah para taipan-taipan yang memiliki misi membangun kekuatan bisnis. Selama sistem ekonomi Indonesia tetap mengacu pola hulu ke hilir, mustahil pertumbuhan tercipta.

Sebaliknya, pembangunan tol trans-Jawa, hanya akan mematikan akses ekonomi di kawasan Pantura. Sejak puluhan tahun silam, jalur Pantai Utara (Pantura) telah menjadi akses jalur perekonomian yang mapan. Sebab Pantura telah menjadi pintu masuk berbagai transaksi perdagangan dari beberapa negara. Maarschalk Herman Willem Daendels paham bahwa Pantura adalah kawasan strategis.

Lepas Kontrol

Semua aktifitas ekonomi berawal di kawasan Pantura. Lihat saja para pedagang-pedagang dari Cina, India, Arab dan Gujarat masuk ke tanah Jawa melalui Pantura. Bahkan aktifitas ekonomi dari negara manca itu tetap berjalan sampai saat ini. Jika Pantura lepas kontrol, maka ketakutan akan terjadinya praktik penyelundupan di pelabuhan Pantai Utara khawatir akan terjadi. Mengingat, jalur perlintasan ekonomi lebih difokuskan di jalur tengah (trans-Jawa) dan abai terhadap pantai utara.

Sejarah mencatat, jalur Pantura yang membentang dari Anyer sampai Panarukan oleh Belanda tak lain untuk menggeliatkan sektor ekonomi. Pengoptimalan didasarkan pada letaknya yang strategis. Mampu menghubungkan antar pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa. Tentu, pembangunan itu murni kepentingan pihak penjajah.

Maka menjadi menarik, pernyataan Sultan Hamengkubuwono X saat disinggung tol trans-Jawa. Dengan tegas, dirinya mengatakan tol hanya akan semakin memperlebar kesenjangan. Tak ada yang bisa diakses secara ekonomi dari pembangunan itu. Apa yang bisa diharapkan? Tol hanya lintasan dari rangkaian kanal-kanal besar, tak ada yang istimewa.

“Keberadaan tol iku, sing diuntungke mung (yang diuntungkan hanya) pihak yang membuat tol saja, tetapi rakyat di skelilingnya gak dapat apa-apa. Karena jalan tol itu ditutup, orang di kiri kanan tol tak memiliki akses ke jalan. Kecuali harus bayar dan seringkali harus mutar-mutar dulu dan jauh pula. Kalau wilayah di luar Yogya, mau bikin tol, ya silakan saja, seperti di Bawen sampai Salatiga,” tambah Sultan.

Memang benar. Rakyat tak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari mega proyek pembangunan yang entah untuk siapa insfrastruktur itu diperuntukan. Namun yang jelas dana pembangunan infrastruktur hasil pinjaman dari Cina ini tak bisa dibenarkan.

Defisit Masa Depan

Saat ini, hutang pemerintah jumlahnya telah mencapai Rp. 3.667,4 triliun lebih. Sementara pajak dalam negeri yang merupakan satu-satunya sumber pemasukan negara dari pajak non-PPH Migas 2016 hanya Rp. 870 triliun. Secara matematis, dengan nilai pemasukan 870 triliun, maka mustahil bagi negara bisa menyicil hutang. Sedangkan kebutuhan dana untuk APBN 2017 sendiri sebesar Rp. 2.080 triliun.

Pertanyaannya, bagaimana mau membayar angsuran hutang? Sementara kebutuhan APBN dengan hasil pajak dalam negeri terjadi kesenjangan. Dengan kata lain, postur APBN dan hasil pajak, tak sesuai. Akibatnya, negara terus mengalami defisit. Wajar, jika selama 2,5 tahun menjabat, pemerintahan telah mengumpulkan hutang sebesar Rp. 1.067 triliun.

Sebagai contoh, seorang pria benama Paijo hidup bersama istri dan dua anaknya. Gaji Paijo 2 juta perbulan. Dalam kurun waktu tak sampai sebulan gajinya habis untuk kebutuhan makan dan biaya sekolah anak.

Ketika 2 juta tak mampu mencukupi kebutuhan sebulan, maka apa yang dilakukan Paijo? Selain memilih jalan pintas bernama hutang? Karena hutang adalah pilihan paling realistis yang bisa dilakukan. Pola itu terus terulang dari bulan ke bulan. Akhirnya Paijo menumpuk hutang. Jadilah Paijo menjadi manusia pesakitan. Gali lobang tutup lobang, seperti yang disindir Bang Haji Rhoma Irama.

Artinya, nilai aktiva dan passiva keluarga Paijo tak seimbang dan timpang. Nilai pemasukan dengan nilai pengeluaran lebih besar pengeluarannya. Ibarat perusahaan, ia mengalami defisit. Apa yang bisa diharapkan dari sebuah perusahaan yang terus defisit? Kecuali menunggu kehancuran.

Sama dengan situasi bangsa ini. Saat ini, Indonesia tak hanya defesit ekonomi, melainkan juga defisit masa depan. Sebab banyak kebijakan pemerintah yang dipaksakan. Seperti pembangunan insfrastruktur mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jelas ini tak subtansial. Parahnya, proyek yang didanai Cina ini menggunakan jaminan BUMN.

Jika negara tak mampu mengembalikan hutang ke Cina sesuai kesepatan, maka pengelolaan BUMN akan diserahkan ke Cina. Persis seperti yang dialami Sri Lanka. Secara hukum, jelas Cina tak bersalah, karena itu sesuai kontrak perjanjian. Maka saat itulah, bangsa ini benar-benar mengalami defisit masa depan.

Editor: Romandhon

Komentar