Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6) sore/Foto: Humas/Jay

NUSANTARANEWS.CO – Jaringan Nasional Duta Joko Widodo memberikan 8 rekomendasi bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Rekomendasi ini merupakan hasil dari rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada 14-16 Oktober 2016, di Depok, Jawa Barat, yang dihadiri para koordinator perwakilan dari 22 provinsi di Indonesia.

“Salah satu implementasi Nawacita ke-6 adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional,” ujar Koordinator Nasional Duta Joko Widodo, Joanes Joko melalui siaran persnya di Jakarta, Senin (17/10).

Pertama, dalam bidang pendidikan, Duta Jokowi merekomendasikan untuk segera mendesain ulang pendidikan vokasi.

Bonus demografi pada tahun 2025 nanti akan menjadi peluang menciptakan sumber daya manusia yang terampil.

Kedua, dalam bidang pedesaan perlu peningkatan pengendalian implementasi dana desa.

Selain itu, Duta Jokowi juga akan membangun posko pengaduan pungli dan korupsi dana desa.

Menurut Joanes, desa dinilai tidak siap mengelola dana desa yang telah menimbulkan potensi dimanfaatkan sebagian penyelenggara dan penegak hukum sebagai lapak pungli dan korupsi secara masif dan sistematis.

Ketiga, dalam bidang HAM, Duta Jokowi merekomendasikan penyelesaian pelanggaran HAM.

Tidak hanya dengan rekonsiliasi, penyelesaian pelanggaran HAM diiringi pengungkapan kebenaran dengan permintaan maaf negara dan pelurusan narasi sejarah.

“Duta Joko Widodo juga mengusulkan dihentikannya hukuman mati dan diganti dengan hukuman akumulatif kurungan penjara,” ujar Joanes.

Keempat, dalam bidang reforma agraria, Duta Jokowi merekomendasikan pembentukan desk khusus mengenai reforma agraria yang langsung dibawah koordinasi dengan Presiden.

Hal itu diperlukan sebagai percepatan reforma agraria yang tepat sasaran melalui sinergi antar kementerian.

Kelima, perbaikan tata kelola perlindungan buruh migran melalui reformasi kebijakan dan kelembagaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.

Joanes menuturkan , kebijakan perlindungan TKI masih tumpang tindih. Duta Jokowi merekomendasikan pembentukan tim kejahatan migrasi dan perdagangan manusia.

Keenam, merekomendasikan pencabutan Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor VIII dan IX tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Joanes memaparkan, PBM dua kementerian tersebut menjadi pangkal persoalan intoleransi. Maraknya kasus intoleransi menjadi persolan krusial selama masa pemerintahan Jokowi-JK.

Ketujuh, dalam bidang perlindungan sosial, perlunya pembaruan data dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar jaminan sosial tepat sasaran.

Joanes menyampaikan, pembuatan pelaporan terpadu (hotline center) akan membantu masyarakat dalam melaporkan adanya ketidaktepatan pelaksanaan jaminan sosial.

Kedelapan, Duta Jokowi akan membentuk tim pemantau pelaksanaan Pilkada 2017 agar dapat berjalan dengan jujur, adil dan bermartabat.

Joanes menegaskan pihaknya tidak memihak salah satu kandidat calon kepala daerah.

“Kami meyakini Pilkada adalah proses melahirkan pelayan masyarakat yang berdedikasi penuh pada pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang sesuai dengan semangat Nawacita,” ujar Joanes. (Andika)

Komentar