Berita Utama

Terkait Tax Amnesty, Pemerintah Indonesia Jangan Mau Didikte Singapura

Gedung DPR

NUSANTARANEWS.CO – Belakangan beredar kabar bahwa wajib pajak (WP) yang memiliki aset di Singapura khawatir untuk mengikuti program tax amnesty. Hal Ini disebabkan bank-bank di Singapura akan melaporkan setiap transaksi terkait tax amnesty ke otoritas yang berwenang.

Seperti diketahui, bahwa bank-bank di Singapura memang diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR) sesuai ketentuan Financial Action Task Force (FATF), di mana Singapura menjadi salah satu anggotanya.

Sebagai informasi, Financial Action Task Force (FATF), telah mengeluarkan rekomendasi standar internasional yang secara komprehensif digunakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme, yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional untuk menilai kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program APU dan PPT.

Menyikapi perkembangan itu, anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh memeinta pemerintah Indonesia jangan mau didikte oleh pihak Singapura terkait kebijakan Tax Amnesty. “Saya kira pemerintah Indonesia harus tegas. Jangan mau didikte oleh Singapura. Jangan lemah,” ungkap Haerul, di Jakarta, Sabtu (17/9/2016).

Politisi dari Partai Gerindra itu mengatakan, langkah bank-bank Singapura yang akan melaporkan asal usul harta Warga Negara Indonesia (WNI) yang menaruh uangnya disana merupakan sikap yang berlebihan. “Itu saya kira bentuk kepanikan Singapura saja dan dampaknya dapat mengganggu hubungan kedua negara nantinya,” kata Haerul.

Untuk itu, Haerul mengimbau kepada para wajib pajak yang menaruh uang atau asetnya di Singapura agar tidak panik. “Para wajib pajak tidak usah panik. Karena dengan ikut program Tax Amnesty kan semua diampuni. Tidak ada resikonya bagi wajib pajak sekalipun Singapura melakukan pengusutan,” ujarnya.(Deni/Aya)

Komentar

To Top