Mantan pengurus Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Geisz Chalifah. Foto: Dok. telegram.co.id
Mantan pengurus Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Geisz Chalifah. Foto: Dok. telegram.co.id

Oleh: Geisz Chalifah, mantan pengurus Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)

Denny JA menulis poin-poin  gagasan wacana demokrasi Pancasila yang diperbaharui , untuk  diskusi bersama  agar mendapat  rumusan  demokrasi pancasila yang disepakati bersama secara kekinian. Tulisan itu merujuk pada konteks pilkada DKI Jakarta dimana pertarungan gagasan dan kompetisi   antar pasangan calon maupun pendukung berlangsung sengit dan mendebarkan.

Sengit karena media sosial menjadi ladang ekspresi kebencian dan ratusan berita hoak yang dikirim dan diviralkan ke segenap pendukung maupun lawan politik. Mendebarkan karena ada kekhawatiran Pilkada DKI akan berujung pada kericuhan sosial dan disintegrasi bangsa.

Sesungguhnya Indonesia sudah terbiasa mengadakan pesta demokrasi yang rutin dilakukan  baik pemilihan Presiden maupun pemilihan Gurbernur maupun Bupati dan Walikota.

Telaah: Meneropong Kualitas Indonesia Tahun 2045 (Bag. 1)

Perbedaan pilihan di  masyarakat pun sudah rutin terjadi dan tak memiliki efek apapun setelah pilpres maupun pilkada selesai.  Kehidupan kembali berjalan normal, semua konflik  berujung di Mahkamah Konstitusi dan ketika palu diketuk maka semua kembali pulang baik yang kalah maupun yang menang menerima. Kembali bekerja dalam profesinya masing-masing.

Kesadaran rakyat untuk tidak memperpanjang persoalan dalam setiap Pilpres maupun  pilkada merupakan peradaban yang sehat. Sebab berbeda dalam pilihan adalah hal biasa yang menang maupun yang kalah telah ditentukan nasibnya dalam kotak suara.

Namun yang tak biasa adalah dalam menyikapi perbedaan itu sendiri dan lebih aneh lagi ketika elit politik dan aparat Negara malah menunjukkan sikap sebaliknya.

Kasus Pilkada DKI Berkaca Dengan Sikap SBY.

Dalam pilpres 2014 pertarungan antara Prabowo dan Jokowi juga merupakan pertarungan yang sengit, saling mengklaim sebagai paling NKRI di satu sisi dan paling Islam di sisi lainnya. Klaim-klaim sepihak itu memasuki ranah masyarakat luas, berbagai keluarga dan komunitas terbelah.

Namun kemanan dan kenyamanan tetap kondusif. SBY sebagai Presiden melakukan tugas menjaga segalanya berlangsung dengan proporsional.  Tidak nampak secara kasat mata ada pemihakan dari aparat maupun birokrasi terhadap salah satu pasang calon.

Dengan segala kekurangannya  SBY telah menunjukkan dirinya sebagai presiden dengan bersikap proporsional, aparat kepolisian dan birokrasi tetap sebagai fungsinya tidak nampak dalam  kepermukaan  dengan berfihak pada salah satu pasangan calon.  SBY menjaga agar turunnya dia sebagai presiden dalam mengakhiri masa jabatan dengan terhormat dan berwibawa.

Simak: Meneropong Kualitas Indonesia Tahun 2045 (Bag. 2)

Berbeda dengan pilkada kali ini, aparat kepolisian sangat nampak dan kasat mata memberikan dukungan pada Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Situasi yang memanas di lapisan bawah diperparah dengan  aparat birokrasi yang terkesan memberikan pemihakan,  kartu Jakarta Lansia yang belum di agendakan dan disetujui oleh DPRD tiba-tiba sudah mulai di berikan melalui Bank DKI tanpa ada legalitas, aparta kepolisian berkali-kali melakukan panggilan pada pasangan calon Agus-Sylvi maupun Anie Sandi dengan kasus-kasus yang sumir dan terkesan dipaksakan.

Hanya sekedar untuk memberi kesan negativ  dimata pemilih tapi berlaku sebaliknya terhadap pasangan Basuki  dan Djarot, bahkan  aparat polisi ikut terlibat dalam mengamankan pembagian sembako diminngu tenang  yang jelas-jelas melanggar aturan KPUD.

Jokowi  Dalam Praktek Demokrasi.

Presiden Jokowi  yang dipilih dalam pilpres 2014 dan salah satu alasan masyarakat memilihnya adalah dia dari masyarakat sipil biasa akan lebih mengamankan hak-hak rakyat, yang dinilai jauh berbeda dengan Prabowo yang berlatar belakang militer dan punya kasus-kasus masa lalu.

Ada ketakutan bila memilih Prabowo maka demokrasi yang sedang dibangun akan mundur kembali mengingat  Prabowo adalah salah satu jendral dimasa orba yang sepak terjangnya memiliki banyak persoalan di masa lalu.

Namun demikian ternyata persepsi yang digaungkan di masa pilpres menjadi bertolak belakang setelah pilpres selesai. Prabowo dalam berbagai persoalan politik yang hangat terkesan tampil sebagai negarawan  yang mendinginkan suasana dan tidak mengambil kesempatan untuk memanfaatkan  situasi untuk membalas kekalahan di dalam pilpres.

Baca: Meneropong Kualitas Indonesia Tahun 2045 (Bag. 3)

Menariknya Presiden Jokowi yang dicitrakan moderat karena berlakang belakang sipil malah tidak terampil dalam menunjukkan sisi kenegarawanan. Sebagai Presiden yang selayaknya netral dan menjadi pemimpin untuk semua namun bersikap sebaliknya.

Jokowi  baik secara implisit maupun eksplisit secara terang benderang memberikan dukungan pada Basuki Tjahaya Purnama. Dalam berbagai kesempatan Jokowi member signal pada masyarakat melalui media atas dukungannya pada BTP.

Sikap Jokowi yang demikian itu menjadikan aparat kepolisian dibawah kendalinya maupun Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri kordinator tanpa malu-malu memberikan pengamanan dan dukungan  dalam pilkada DKI ini yang terefleksi dalam berbagai kesempatan.

Demokrasi  Pancasila menurut Denny perlu diperbahrui

Saya tak begitu tertarik dengan wacana pembaharuan Pancasila, karena pancasila sebagai ideology Negara sudah diterima secara mutlak oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapaun sekat-sekat perbedaan politik dan segmentasi didalam masyarakat dalam kejadian pilkada kemarin lebih kepada tidak taatnya elit politik dalam aturan main yang telah disepakati bersama.

Partai politik yang menjadi alat kontrol pemerintah menjadi lemah, karena penguasa dan partai berada dalam satu barisan bekerja sama untuk memenangkan calon tertentu.

Demokrasi yang sudah berlangsung sejak dipraktekkan pasca reformasi dan secara gradual mulai berlangsung dalam koridor, kembali mundur secara etika karena pemerintah (Penguasa/Presiden)  tidak komited terhadap etika demokrasi yang selayaknya dijaga dan dikembangkan secara formal maupun non formal.

Adapun sekat-sekat politik aliran dan sebagainya adalah keniscayaan  dalam sebuah Negara yang bhineka. Tak ada di Negara demokrasi manapun ada batasan dalam memilih seorang calon gurbernur berdasarkan, kedekatan kelompok, suku, agama, maupun isu primordial lainnya.

Bahkan isu perempuan dalam kompetisi politik seringkali menjadi pertimbangan untuk menetapkan pasangan calon. Pemilih tidak bisa dikurung pikirannya dengan batasan hanya boleh memilih dengan krteria tertentu seperti kinerja dan kompetensi.

Ada banyak spectrum dalam benak pemilih dalam menjatuhkan pilihan. Dalam semua segi itu yang menjadi acuan utama adalah aturan main yang adil dan proporsional. Untuk itu di perlukan sikap pemerintah yang jelas, tegas dan taat pada aturan main yang telah disepakati bersama.

Islam Sebagai Agama Mayoritas

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas dalam setiap moment politik selalu menjadi wacana, ada yang bersikeras untuk memisahkan agama dalam politik. Nnamun dalam situasi dan kesempatan lain yang mewacanakan hal demikian bersikap sebaliknya dengan membangun opini bahwa calon yang didukungnya itu adalah calon yang berkesesuaian dengan etika maupun prasarat yang didengungkan dalam Islam.

Penolakan Islam dalam politik dalam prakteknya hanyalah soal siapa calon yang diunggulkan, karena siapapun elit di republik ini faham bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Bahkan sejarah negeri ini dipenuhi oleh heroisme yang berlatar belakang agama dalam melawan penindasan kolonial.  Namun isu pemilahan maunpun wacana demikian akan selalu ada sesuai kepentingan  situasi pemilu maupun dalam kepentingan lain.

Bangunan wacana ahistoris itu saat ini menariknya dibenturkan oleh wacana kebhinekaan.  Solah kebhinekaan menjadi  hal suci dan menjadi kotor bila Islam ditampilkan diruang publik, provokasi lucu dan konyol semacam itu, sudah lama terjadi dan bila dirunut keberbagai kasus  tidak ada satupun yang konsisten dalam meyulut isu demikian. BTP yang dikesankan tokoh kebhinekaan dan dipropangadakan dengan alasan kinerja, berkali kali mendapat  ruang  dan di perjuangkan dengan wacana keislaman di ruang publik, seperti gelar sunan, santri dan lain sebagainya.

Juga berbagai acara zhikir akbar juga forum-forum shalawatan yang dibuat dan diacarakan demi memikat hati pemilih Islam.

Demokrasi Pancasila  Tak Perlu Menolak Politik Aliran

Demokrasi Pancasila yang hidup di negara dengan berbagai keberagaman menjadi absur kehadirannya bila menolak politik aliran karena politik aliran adalah bagian dari keberagaman itu sendiri.

Demokrasi Pancasila sebaliknya harus memberikan ruang yang lebar untuk semua segmen saling beradu gagasan  secara rasional, argumentatif.  Semua kelompok memiliki cara pandang dan ide untuk membangun sebuah Negara modern. Namun di tengah ide dan gagasan itu maka aturan main harus ditegakkan.

Aturan main tentu saja dikawal oleh lembaga yudikatif yang kompeten dan berwibawa. Tak boleh lagi  penguasa ikut bermain dalam sebuah kontestasi dan berfihak pada pasangan calon tertentu dengan melibatkan aparat di bawah untuk member dukungan. Sebab, bila demikian maka demokrasi yang baru dibangun belasan tahun akan kembali surut kebelakang dan butuh waktu lama untuk membangunnya kembali.

Kepercayaan masyarakat dalam mengikuti aturan bergantung dari elit politik dalam mentaatinya. Karena elit politik lah yang dilihat dan menjadi contoh nyata bukan teks aturan berupa undang-undang yang hanya di atas kertas. (Penulis, mantan pengurus Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Editor: Achmad Sulaiman

Komentar