“Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof. Sri Edi Swasono mengingatkan ketimpangam sosial yang sedang melanda Indonesia. Menurut dia saat ini kondisinya memprihatinkan. Dimana ketimpangan sosial sudah mengarah pada kecemburuan terhadap etnis tertentu, yang sewaktu-waktu bisa meletus.”
NUSANTARANEWS.CO – Masih kurang beradarah-darah apa lagi bangsa ini? Berabad-abad lamanya negara Indonesia diduduki, dikuasai dan dijajah bangsa asing. Mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), Belanda, hingga Jepang.
Namun, pada 17 Agustus 1945 silam, Soekarno berhasil mampu memutus mata rantai kesengsaraan rakyat Indonesia. Sekaligus menumbuhkan harapan bagi rakyat untuk mencecap nikmat yang namanya kemerdekaan dan terus membangun asa agar mampu hidup layak sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia.
Pertanyaanya, di perayaan HUT RI ke-72 kali ini, sudahkah kehidupan layak dirasakan masyarakat?
Mengacu hasil temuan dari dua lembaga riset, yakni Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) pada 23 Februari 2017 lalu, maka kita akan terbelalak. Pasalnya kekayaan empat orang di Indonesia saat ini setara dengan kekayaan 100 juta orang miskin.
Dua lembaga riset ini menyebut harta empat orang terkaya di Indonesia saat ini mencapai US$ 25 miliar atau setara Rp 333,8 triliun. Dengan kata lain, jurang antara mereka yang terkaya dengan yang termiskin di Indonesia ternyata besar. Pasalnya, hanya ada empat orang menguasai kekayaan yang sama dengan 100 juta warga miskin di Indonesia.
Dalam laporannya, total kekayaan 100 juta penduduk miskin di Indonesia jika disatukan sebesar US$ 24 miliar atau sekitar Rp 320,3 triliun. Oxfam menyebut uang yang dihasilkan orang terkaya di Indonesia setiap tahunnya cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di negara ini.
Merespon kesenjangan kemiskinan di Indonesia, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof. Sri Edi Swasono mengingatkan ketimpangam sosial yang sedang melanda Indonesia saat ini masuk dalam kondisi yang memprihatinkan. Menurutnya, ketimpangan sosial tersebut sudah mengarah pada kecemburuan terhadap etnis tertentu, dan sewaktu-waktu bisa menghadirkan chaos sosial.
“Karena itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh dalam mengurangi kesenjangan sosial,” ujar dia saat menjadi pembicara dalam acara Simposium Nasional yang digelar oleh MPR RI di Senayan, Rabu (12/7/2017).
“Salah satu caranya adalah melibatkan masyarakat menjadi pelaku pembangunan. Tidak sebatas hanya sebagai obyek pembangunan, seperti yang terjadi selama ini,” sambungnya.
Dirinya menilai bahwa pemerintah hingga kini masih tetap melanjutkan kesalahnnya dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Dimana pemerintah saat ini tetap melakukan penggusuran terhadap orang miskin, dan tidak melakukan penggusuran terhadap kemiskinan.
“Banyak orang miskin digusur, lalu mereka berpindah dengan membawa kemiskinannya. Mestinya orang-orang miskin yang tergusur itu diberikan saham atas apartemen-apartemen yang berdiri di atas bekas tanah mereka, sehingga bisa merasakan manfaat hadirnya apartenen tersebut,” terangnya.
Editor: Romandhon
