Berita Utama

Tangan China Kian Kuat Cengkram Indonesia, Ini Buktinya

Liason Officer China, Chen Shu di Kantornya/Foto Istimewa
Liason Officer China, Chen Shu di Kantornya/Foto Istimewa

NUSANTARANEWS.CO – Hubungan Indonesia dengan China sejak dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sekamin intim. Hal itu terbukti dengan sekian peristiwa politik, ekonomi dan budaya.

Baru-baru ini kembali menyebar foto-foto terkait pengangkatan Jabatan Liason Officer China oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Bhayangkara Indonesia (FBI). Foto-foto tersebut terdiri dari foto surat keputusan pengangkatan, ID Card, Liason Officer China, dan atribut FBI. Berikut isi Surat Keputusan dimaksud.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) No.190/SK-DPP/FBI/V/2016/Foto Istimewa

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) No.190/SK-DPP/FBI/V/2016/Foto Istimewa

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) No.190/SK-DPP/FBI/V/2016 tentang pengangkatan Perwakilan China, setelah menimbang; mengingat; memperhatikan; memutuskan penetapan dan penugasan Chen Shu, Jabatan Liason Officer China dengan No. ID. 1102.2.16 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2016.

Dengan keputusan penetapan tersebut, Chen Shu diamanati (1) untuk melakukan Sosialisasi Ormas ke DPD/DPC FBI seluruh Indonesia, melakukan kerjasa dalam hal perdagangan dan usaha bagi kepentingan Ormas; (2) Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan untuk kemajuan Organisasi.

Warga masyarakat yang resah dengan beredarnya foto-foto tersebut menyatakan bahwa, diangkatnya Perwakilan China oleh DPP FBI sudah keterlaluan. “Ini sudah keterlaluan. Dimana ketegasan pemerintah? Cina sudah semakin merajalela,” kata pria paruh baya yang tidak mau disebutkan identitasnya, Selasa (13/12/2016).

Sampai berita ini diturunkan, Liason Officer China, Chen Shu maupun Ketua Dewan Kehormatan FBI, Irjen Pol. (P) DR. Rasyid Ridho belum bisa dihubungi.

Sebagai informasi, dalam pantauan tim redaksi nusantaranews.co, visi-misi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) adalah sebagai berikut:

Atribut FBI/Foto Istimewa

Atribut FBI/Foto Istimewa

Visi FBI yakni Menjadi Organisasi Masyarakat yang tangguh dan professional bersendikan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan Misinya berisi: “Bersama-sama masyarakat luas, mampu mengembangkan dan menjadi potensi penyeimbang dengan pemerintah menuju peradaban, kebudayaan dan perekonomian rakyat bagi kemajuan bukan hanya organisasi tapi terutama untuk bangsa dan Negara tercinta: Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Pancasila dan semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.

Menciptakan kerukunan antar umat beragama, anti kekerasan dan haram pada kinerja korupsi, memberikan semangat holistik kepada anak bangsa untuk bangkit dari keterpurukan, percaya diri, membangun bangsa, mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Memberdayakan semua kekuatan bangsa untuk sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat yang berkeadilan, menghargai harkat hidup, memastikan kesetaraan Hukum dan HAM.

ID Card Liason Officer China, Hou Muyun/Foto Istimewa

ID Card Liason Officer China, Hou Muyun/Foto Istimewa

Mampu untuk tidak tergantung pada produk ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dari Negara manapun, dan mengembalikan Indonesia sebagai Negara maritim sesuai dengan filosofi Eyang Gajah Mada, ksatria Bhayangkara yang berdiri di depan seluruh anak bangsa,”

Selain itu, didirikannya FBI memili maksud dan tujuan. Maksud berdirinya FBI untuk turut berperan serta aktif dalam upaya-upaya Pemberdayaan Masyarakat di segala lapisan; Pemberdayaan potensi alam; Pemberdayaan keragaman agama, budaya dan adat-istiadat; Pemberdayaan ideology dan filosofi bangsa; Pemberantasan Korupsi dan perilaku penyimpangan Hukum dan HAM; serta untuk kepentingan dan kemajuan Negara, bangsa dan rakyat Indonesia.

Sementara tujuannya ialah untuk menghimpun potensi yang ada bersama-sama mengupayakan kesejahteraan rakyat dan menjadi penyeimbang  pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk di dalamnya melakukan fungsi pengawasan terpadu dengan berbagai instansi terkait dalam hal penegakan hukum, hak azasi manusia dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. (Sulaiman)

Komentar

To Top