Tahun 2016 Jokowi Tersandung Harga Daging Sapi

0
Daging Sapi Segar/Foto Endang/Nusantaranews
Daging Sapi Segar/Foto Endang/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Menjelang hari raya lebaran 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan harga daging sapi Rp80.000 per kilo. Saat itu, harga daging sapi masih berkisar antara Rp110.000-130.000 per kilo. Harga yang terbilang mahal itu membuat Jokowi risau, sehingga presiden mengeluarkan instruksi.

Namun, instruksi Jokowi tak berjalan sesuai rencana. Harga daging sapi tetap mahal. Kondisi ini membuat pasar gaduh dan panik. Dan sejumlah kalangan pun mulai ribut.

Para pemburu rente dan mafia disebut-sebut dalang di balik tingginya harga daging sapi. Kondisi ini juga disebut-sebut akibat terlalu sibuknya pemerintah menjaga citra dirinya sehingga ruang-ruang lobi dan negosiasi terbuka lebar. Ketika negosiasi itu terjadi, datanglah para petani, peternak berdasi di hotel lobi pemerintah dan bertransaksi akan kuota impor. Nah, kuota itulah yang menguntungkan segelintir orang mafia pangan dan mendera masyarakat dan para petani.

Selain itu, ketikdamampuan pemerintah menstabilkan harga daging sapi memicu kepanikan pasar karena kesalahan pemerintan dalam menjaga ketersediaan daging.  Pemerintah sendiri masih konsisten menerapkan sistem kuota impor yang sekaligus membuka ruang seluas-luasnya kepada para mafia. Ujungnya, praktik kartel ini terjadi akibat kesalahan kebijakan pemerintah berdampak besar pada masyarakat yang harus menanggung harga tinggi sebagai konsumen akhir.

Sebuah analisa menyebutkan ada beberapa penyebab yang membuat harga daging sapi selalu tinggi, apalagi saat menjelang puasa, lebaran dan hari-hari besar lainnya.

Pertama, desain pangan di Indonesia masih sangat konvensional dan belum dirancang secara modern sebagaimana yang berlaku di negara-negara berkembang dan maju seperti Korea Selatan, Jepang dan Cina. Kedua, proses produksi dan distribusi pendekatannya masih yudalistik.

Ketiga, infrastruktur pangan dan distribusi masih menggabungkan sisa-sisa jaman Orde Baru. Keempat, regulator masih terperangkap pada kepentingan pemburu rente atau mafia pangan.

“Jadi, presiden memang harus mengambil langkah politik yang tegas; masih mau berkompromi dengan mafia pangan ataukah tidak,” ujar HPPI, Ismed Hasan Putro, Sabtu (4/6).

Pungkasan, pencitraan Jokowi disebut-sebut sebagai penyebab utama harga daging sapi mahal kala itu. Sebab, bentuk kompromi pemerintah dengan mafia pangan dinilai dilakukan melalui pencitraan.

“Begini deh sederhananya, harga dinaikan dalam waktu satu bulan. Mereka berdalih bahwa stok kurang, padahal data dari BPS dan Kementan cukup. Jadi, ketika dimainkan oleh pedagang seolah-olah stok itu kurang padahal cukup.  Namun, karena pemerintah menjaga pencitraan, ketika pencitraan itu dipentingkan nah di situlah terjadi lobi dan negosiasi. Ketika negosiasi itu terjadi, datanglah para petani, peternak berdasi di hotel melobi pemerintah dan bertransaksi akan kuota impor. Nah, kuota impor itulah yang menguntungkan segelintir orang mafia pangan dan mendera masyarakat dan para petani,” papar Ismed panjang lebar. (Sego/Er)

Komentar