Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin/Foto: Dok. Detikcom
Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin/Foto: Dok. Detik

Kolom: Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

NUSANTARANEWS.CO – Perekonomian riil adalah dasar kehidupan masyarakat dalam menyandarkan hasrat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Desentralisasi perekonomian nasional yang berada di atas platform desentralisasi kekuasaan dalam rangka otonomi daerah, dengan memberdayakan seluruh potensi pelaku ekonomi dibutuhkan melalui kemandirian lokal dengan menghidupkan roda perekonomian nasional melalui pola interdependensi daerah satu dengan daerah lain. Adapun strategi untuk mencapai sasaran tersebut diantaranya adalah kemitraan melalui program baru “Bapak Angkat”.

Dengan hidupnya kembali sektor riil dan terdekonsentrasinya dukungan finansial, maka melalui “kekuatan kepemilikannya”, pemerintah memperkenalkan program baru “Bapak Angkat”. Dalam konsep program lama “Bapak Angkat”, perusahaan sebagai “Bapak Angkat” diberi berbagai kewajiban untuk mendukung lingkungan setempat, ataupun memberikan upaya agar masyarakat lingkungan setempat dapat berkontribusi pada perusahaan, sehingga proses timbal balik akan menghasilkan kesejahteraan.

Kenyataan yang timbul dari program lama adalah kurangnya ketersediaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih, bahkan perusahaan dibebani pengeluaran non operasional produksi yang sering dianggap mengganggu “cash flow” kegiatan usaha. Jalan pintas yang sering ditempuh adalah menunjuk usaha anak angkat yang berpengalaman untuk mendukung kegiatan usaha. Sebagai gambaran sebuah perusahaan di Papua dapat menunjuk usaha “Anak Angkat” di Jakarta untuk menyuplai kebutuhan sehari-hari yang sederhana.

Program baru “Bapak Angkat” akan memitrakan sektor riil sebagai inti dengan sektor keuangan (perbankan) yang didorong untuk membiayai program tersebut. Selanjutnya, kawasan lingkungan setempat berfungsi menyediakan sumber daya manusia, yang dimitrakan dengan dukungan teknologi dan manajemen dari universitas, lembaga tinggi atau lembaga penelitian setempat. Untuk memfasilitasi proses, maka peran lembaga swadaya masyarakat setempat diikutsertakan namun tetap dalam kendali format serta visi yang disepakati. Hasil yang diharapkan adalah:

  1. Sentra industri dan perekonomian wilayah beserta seluruh kawasan pendukungnya akan terpacu kegiatan perekonomiannya akibat proses timbal balik aktivitas usaha.
  2. Tekanan pada masalah kesejahteraan dalam tahap ini akan berkurang secara signifikan, dan merata di seluruh Indonesia.

Sosialisasi Asas lnterdependensi Antar Wilayah

Suatu kenyataan di masa lalu membuktikan bahwa apabila pasar membutuhkan suatu komoditi tertentu, maka hampir secara serentak seluruh masyarakat melakukan upaya pemenuhan. “Over supply” dalam masalah cengkeh, kelapa sawit adalah salah satu contoh tidak adanya koordinasi perekonomian nasional yang seharusnya menghasilkan proses saling membutuhkan dan saling ketergantungan.

Dengan penerapan konsep Otonomi Daerah, maka kemandirian lokal akan memperoleh tempat yang lebih baik, namun harus dalam kerangka dan visi berbangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui kewenangan dalam sistem usaha yang dikendalikannya, pemerintah dapat memprakarsai usaha yang dilakukan di satu daerah, dibutuhkan hasilnya oleh daerah lain dengan cara identifikasi produk spesifik dan generik yang mungkin bisa dihasilkan oleh daerah tersebut. Dalam tahap ini maka diharapkan:

  1. Aktivitas kemandirian usaha suatu daerah akan berkoneksitas dengan aktivitas perekonomian daerah lain, bahkan pulau lainnya.
  2. Kehidupan berbangsa dan bernegara memperoleh makna dari tingginya frekuensi aktivitas perekonomian antar daerah/pulau.[]

Baca: Strategi Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Pemberdayaan (1)

Editor: Romandhon

Komentar