One Belt One Road/Foto Istimewa/Nusantaranews
One Belt One Road/Foto Istimewa/Nusantaranews
One Belt One Road
Ilustrasi One Belt One Road

NUSANTARANEWS.CO – Pada awal 2016, Presiden China Xi Jinping melakukan lawatan ke kawasan Timur Tengah. Kunjungan Ini merupakan lawatan pertama Presiden China dalam 12 tahun terakhir yang sarat dengan risiko. Betapa tidak, bila mengunjungi pemimpin Sunni di tengah ketegangan dengan Syi’ah Iran akan menciptakan kesan bahwa Cina mendukung salah satu dari dua mazhab utama Islam atas yang lain, hal ini tentu akan merusak citra Beijing yang mengambil posisi netral di kawasan Timur Tengah selama ini.

Di musim semi 2015, Cina sebetulnya telah merancang kunjungan ke Timur Tengah, namun batal setelah koalisi sunni pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan militer ke Yaman melawan Huthi, yang didukung oleh Iran.

Seperti kita ketahui, sejak menjadi presiden, Xi telah mengunjungi hampir setiap wilayah di dunia, tapi tidak ke wilayah Timur Tengah. Sehingga kunjungannya ke kawasan Timur Tengah untuk pertama kali ini, merupakan sebuah peristiwa bersejarah dan sangat menarik untuk di cermati. Apalagi pemerintah Cina telah memberi signal siap membantu mengatasi segala masalah rumit yang terjadi di kawasan.

Dengan kebijakan baru ini, jelas telah terjadi perubahan besar dalam kebijakan politik luar negeri Cina. Bahwa tirai bambu telah dibuka. Pemerintah Cina, ibarat seorang gadis mulai bersolek dan berinteraksi lebih dekat dengan dunia Arab, bahkan mulai bergaul dengan erat. Bujuk rayu dan saling janji pun mulai terjalin mesra dengan para pemimpin Arab. Jalinan kerjasama perang melawan aksi teror pun mulai di hela, termasuk tukar-menukar informasi intelijen dan kerjasama teknis di lapangan.

Pemerintah Cina tampaknya baru menyadari bahwa krisis sektarian di dunia Arab, adalah pintu masuk yang tepat guna menerapkan strategi baru kebijakan politik luar negerinya di kawasan Timur Tengah, tentu saja dengan berbagai konsekuensinya.

Keseriusan Beijing mulai terlihat sebelum peristiwa eksekusi al-Nimr, Xi mulai aktif mencari langkah terobosan agar Cina dapat terlibat dalam menengahi krisis Suriah. XI kemudian mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Beijing pada bulan Desember yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem dan kepala kelompok oposisi, Koalisi Nasional Suriah ( SNC), guna mencari resolusi damai.

Lebih jauh, China pun mengutus Wakil Menlu Zhang Ming ke Arab Saudi dan Iran untuk membantu menurunkan ketegangan akibat eksekusi ulama Syiah yang kontroversial dan serangan terhadap kedutaan Arab Saudi di Teheran.

Pada  13 Januari, Beijing merilis Kebijakan “Arab Paper”, sebuah dokumen yang samar-samar mengartikulasikan kepentingan China di Timur Tengah, khususnya dukungan terhadap pemerintah Suriah dalam menyelesaikan konflik.

Jurus-jurus mutakhir yang dipertontonkan China ini telah memicu spekulasi bahwa China mungkin akan mengirim tentaranya ke Suriah untuk berperang bersama tentara Rusia. Para analis sibuk mempertanyakan mengapa China ingin terjun langsung ke masalah-masalah diplomatik yang penuh resiko tersebut.

Ada tiga faktor utama yang mendorong Cina akhirnya terlibat langsung lebih dalam lagi di kawasan Timur Tengah. Pertama, secara kultural, Cina sangat khawatir dengan konflik-konflik sektarian yang berkepanjangan dan aksi teror yang melanda kawasan Timur Tengah bisa saja masuk dan menulari pemikiran populasi muslim-nya yang besar. Sebagai informasi, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang memiliki luas hampir 17% dari wilayah Cina dan berbatasan langsung dengan Mongolia, Rusia, Kazakstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan dan Pakistan. Cina memberi nama “Xinjiang” setelah menganeksasi wilayah tersebut di akhir abad ke-19. Masyarakat adat Xinjiang adalah orang-orang Turki yang mayoritas Muslim. Mereka termasuk Uighur, Kazaks, Uzbek, Kyrgyz, Tajik, Tatar dan kelompok lainnya termasuk Hui, etnis Cina yang beragama Islam

Kedua, kepentingan strategis terhadap energi. Tidak bisa dipungkiri bahwa lebih dari separuh pasokan impor energi Cina berasal dari kawasan Timur Tengah. Untuk mengamankan kepentingan energy nasionalnya, Cina telah menginvestasikan proyek energi di lebih dari 50 negara. Dengan strategi ini, Cina mampu mengimpor tak kurang dari 60 persen minyak pada 2014 serta 32% gas alam dari beberapa negara. Berdasarkan laporan Pentagon, Cina telah membeli 51 persen kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah. Di mana 43% pengiriman minyaknya harus melalui Selat Hormuz, sementara 57% melalui Selat Malaka

Dan kepentingan lainnya adalah program Jalur Sutra, yang mencakup pembangunan proyek-proyek infrastruktur di negara kawasan dengan gagasan One Belt One Road. Indonesia sendiri  merasakan efek ambisius negara komunis itu yang ingin menjadi pusat dunia. Investasi Cina di Jalur Sutra, bukan saja dalam bentuk uang, tapi juga memindahkan pabrik dan buruhnya, termasuk ke Indonesia. Cina tampaknya ingin mengentaskan kemiskinan di negerinya, dengan men-transmigrasi-kan bangsanya, termasuk pengusahanya ke luar negeri untuk diberdayakan. Cina bukan lagi mendirikan “Kampung Cina”, tapi mulai mendirikan “Mega City” untuk rakyatnya di berbagai negara, termasuk di Walini City, Jawa Barat.

Kembali ke Timur Tengah, Cina baru menyadari bahwa Timur Tengah terlalu penting untuk dilepaskan kepada orang lain, dan bila hal itu terjadi, jelas sangat mengancam kepentingan nasionalnya, khususnya pasokan energi. Oleh karena itu, Cina tidak bisa lagi duduk diam dan sekedar menjadi penonton.

Sementara Rusia telah meletakkan bendera netralitasnya Timur Tengah dengan terjun langsung dalam perang sipil di Suriah. Rusia telah “terjerat” ke dalam kelompok Syiah, dan sukar untuk  bisa dipercaya lagi oleh kaum Sunni.

Dengan demikian Amerika Serikat dan Rusia telah berpihak kepada masing-masing kelompok yang bertikai. Tidak lagi mampu menjaga keseimbangan antara Iran dan Arab Saudi. Disinilah Cina melihat peluang baik untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan komitmen menjaga stabilitas kawasan, Cina mulai terjun langsung dalam arena konflik di Timur Tengah. Penyelesaian konflik dan stabilitas kawasan kini menjadi ciri khas kebijakan luar negeri Cina di abad ke-21.

Cina memiliki gagasan besar untuk menghubungkan daratan dan perairan yang membentang dari Cina sampai ke jantung Eropa, dalam koridor jaringan perdagangan dan transportasi sebagai upaya merangsang pertumbuhan ekonomi Asia dan menciptakan pasar baru bagi barang dan jasa Cina dengan inisitif One Belt One Road. Sebuah inisiatif pembangunan ekonomi yang paling ambisius dalam sejarah manusia, di mana Beijing berkomitmen ratusan miliar dolar untuk menggairahkan kembali pertumbuhan ekonominya yang kini sedang melambat. Untuk itu, Cina telah mempersiapkan wilayah Xinjiang sebagai pintu gerbang utama bagi wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan.

Dalam Boao Forum For Asia (BFA) di Hainan Cina, yang dihadiri oleh para pengusaha dan intelektual di Asia, termasuk Indonesia. Cina kembali menegaskan inisiatif One Belt One Road sebagai bentuk kerjasama ekonomi di wilayah asia dalam jangka panjang. Tidak tanggung-tanggung, Cina pun menyiapkan lembaga keuangan AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) yang boleh jadi merupakan World Bank made in Cina.

Beberapa negara telah berkomitmen sebagai pendukung dan penyumbang AIIB yang diilhami oleh negara komunis itu. India, Jepang, Korea bahkan negara Eropa seperti Jerman dan Inggris turut terlibat dalam pendirian World Bank versi Cina ini. (Agus Setiawan)

 

 

Komentar