Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto berbincang di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/11)/Foto: Dok. Republika/Halimatus Sa'diyah
Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto berbincang di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/11)/Foto: Dok. Republika/Halimatus Sa'diyah

Oleh: Izzul Muslimin*

NUSANTARANEWS.CO – Keputusan DPR membuat ambang batas 20% dukungan untuk Pilpres menyisakan banyak catatan. Pertama, Partai pendukung pemerintah telah mengunci kekuatan di luar parlemen untuk bisa maju mencalonkan presiden. Keinginan partai baru seperti Perindo untuk mengusung Ketua Umumnya Hary Tanoesoedibyo semakin jauh dari harapan. Kedua, Rakyat tidak akan diberi kesempatan untuk memilih pemimpin secara lebih terseleksi karena akan sulit mendapatkan Capres lebih dari tiga pasangan, bahkan mungkin hanya dua pasangan. Ketiga, akan terjadi pengentalan konstelasi politik dimana kemungkinan besar partai politik pendukung pemerintah di satu sisi mengusung incumbent Presiden Jokowi, dan oposisi kemungkinan besar “dipaksa” bersatu untuk memunculkan satu paket pasangan Capres.

Yang menarik sebenarnya memperbincangkan siapa yang akan diusung menjadi calon penantang Jokowi dari barisan oposisi. Selama ini kita sudah mafhum bahwa Gerindra sepertinya sudah santer terdengar akan mengusung kembali Prabowo Subiyanto sebagai Capres, dan Demokrat sayup-sayup terdengar akan menyiapkan sang putra mahkota Agus Harimurti Yudhoyono menjadi kandidat Capres. Sementara PAN dan PKS sepertinya masih belum jelas arah anginnya. PAN dan PKS punya pengalaman menjadi pendukung Gerindra maupun Demokrat, sehingga sepertinya cukup mudah bagi mereka untuk memilih bergabung dengan Gerindra ataupun Demokrat. Yang sepertinya agak sulit adalah menyatukan Gerindra dengan Demokrat dalam satu barisan. Pengalaman Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017 mengisyaratkan betapa tidak mudah menyamakan langkah keduanya. Jika ini terjadi maka kemungkinan akan terjadi pengulangan Pilpres 2014 dimana Demokrat memilih memposisikan diri sebagai partai penyeimbang. Sebaliknya jika PKS dan PAN merapat ke Demokrat maka Gerindra juga kehilangan kesempatan mencalonkan presiden. Jika Gerindra dan Demokrat tidak mau bersatu maka ini menjadi jalan mudah bagi Presiden Jokowi untuk menjadi Presiden RI di periode keduanya.

Jika memang ingin memenangkan pertandingan, nampaknya menjadi keharusan bagi petinggi Gerindra dan Demokrat untuk saling menghilangkan ego masing masing. Jika mereka mau bersatu maka kemungkinan untuk melawan Petahana akan sangat kuat. Sebaliknya jika mereka pecah maka akan mudah bagi Petahana untuk memenangkan pertandingan.

Jika Gerindra memaksakan diri memajukan Prabowo Subiyanto sebagai Capres, sepertinya sulit bagi Demokrat untuk mengakomodirnya. Sementara Demokrat juga harus mempertimbangkan masak masak jika tetap memajukan AHY menjadi kandidat Capres atau Cawapres. Jika antara Gerindra dan Demokrat berkompromi maka mereka harus mencari alternatif Capres lain yang dianggap bisa mewakili kepentingan semua pihak, atau lebih tepatnya Capres yang dianggap punya peluang untuk memenangi pertandingan. Lalu, siapakah kandidat Capres yang bisa memenuhi kriteria tersebut?

Hingga saat ini masih banyak spekulasi siapa figur yang dianggap sanggup menandingi Jokowi. Tapi jika dibuat kategori maka sebenarnya pilihannya ada dua. Kandidat dengan background sipil atau kandidat yang berlatar belakang militer. Jika melihat latar belakang Prabowo dan SBY yang militer, maka kemungkinan mereka juga bisa ketemu dalam satu pilihan kandidat dengan background militer. Pilihan ini menjadi realistis karena pola kepemimpinan militer yang cenderung sangat menghormati senior. Dengan demikian keduanya bisa memegang komitmen kandidat yang diberi amanat. Namun demikian kandidat sipil juga tidak tertutup kemungkinan mereka pilih jika memang ditemukan calon yang dianggap mumpuni dan punya track record yang bagus.

Kandidat dari militer yang bagus sebenarnya banyak, namun karena di militer ada hirarkhi, nama Jenderal Gatot Nurmantyo saat ini menjadi pilihan terbaik dari yang lain. Sedangkan untuk kandidat dari sipil bisa dipilih mereka yang telah punya pengalaman matang dan punya catatan bersih dan cemerlang di bidangnya masing masing. Ada jalur birokrasi, teknokrasi, akademisi, politisi, pengusaha dan lain lain. Memang untuk kandidat dari sipil perlu agak panjang proses seleksinya karena lebih variatif dan terbuka. Tapi jika dicermati akhirnya juga akan diperoleh kandidat terbaik.

Jika semua proses ditempuh dengan rasional dan tidak mengedepankan ego dan sentimen masing masing, maka akan sangat mungkin lahir kandidat terbaik yang dapat dimunculkan oleh Gerindra dan Demokrat. Kita tunggu, apakah para elite partai oposisi memilih jalan kemenangan atau memilih jalan jadi pecundang.

Izzul Muslimin, Kandang Penerawang Politik dan Mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah.

Komentar