Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan, Fadli Zon)/Foto Istimewa/@fadlizon
Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan, Fadli Zon)/Foto: Istimewa

NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon layangkan catatan penting terkait kenaikan kuota jamaah haji Indonesia. Dalam catatan penting tersebut Fadli mempertanyakan, benarkah kenaikan tersebut merupakan keberhasilan diplomasi Pemerintah Indonesia?

“Kuota haji bagi Indonesia pada tahun ini mengalami peningkatan. Kenaikan kuota tersebut menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Artmanatha Nasir, merupakan keberhasilan diplomasi yang dibangun Indonesia dengan Kerajaan Saudi,” tulis Fadli dalam catatannya yang diunggah melalui akun twitter resminya, Jumat (13/1/2017).

Menurut Fadli sendiri, kenaikan kuota jamaah haji Indonesia, lebih kepada normalisasi kuota. Terkait dengan pernyataan Armantha Nasir di atas menurut Fadli itu agak berlebihan. “Pandangan yang demikian agak berlebihan,”

Penambahan kuota haji bagi Indonesia saat ini, lanjut Fadli, sebenarnya lebih kepada kebijakan normalisasi kuota. (Baca: Kuota Haji Dinormalisasi, DPR: Bisa Potong Antrean Hingga 3 Tahun)

“Pada 2013, pemerintah Arab Saudi melakukan pemotongan kuota haji Indonesia. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan Masjidil Haram yang sedang direnovasi. Jadi, kuota haji yang awalnya 211.000 dikurangi menjadi 168.800,” ungkap Fadli.

Sehingga, kata dia, jika tahun ini kuota haji ditingkatkan menjadi 221.000, itu lebih kepada pemulihan kuota, seiring dengan hampir tuntasnya renovasi perluasan komplek Masjidil Haram. “Ini bukan prestasi luar biasa. Kebijakan serupa juga dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi,” tegasnya.

Baca : Kuota Haji Dinormalisasi, DPR: Bisa Potong Antrean Hingga 3 Tahun

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyambut baik dikembalikannya kuota haji untuk Indonesia seperti sebelumnya, yakni sebelum ada renovasi di Mekkah. Sebagai pengawas haji, Fahri mengatakan, dirinya telah dua kali melakukan kunjungan ke Arab Saudi dalam dua tahun ini dan saat itu Kerajaan Arab Saudi tetap tidak melakukan penambahan.

“Dalam setiap pertemuan dengan Raja Saudi, memang dalam dua kali, itu tidak ada penambahan dan itu berbeda dengan janji yang disampaikan setelah peristiwa Crane dan Mina,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (12/01/17).

Lihat : DPR Minta Pemerintah Dahulukan Calon Jamaah Haji Senior

Dengan adanya penambahan ini, Fahri berharap hal itu akan membuat lebih banyak jemaah senior yang bisa diberangkatkan lebih dulu. Karena mereka hanya punya ‘kesempatan terakhir’ untuk pergi ke Tanah Suci. (sule)

Komentar