Soal Pembelian Alutsista, Komisi I: Kita Hanya Tahu Usulan Anggaran

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi I DPRRI fraksi Nasdem Supiyadin memastikan pihaknya bukan penentu pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista). Menurutnya, kewenangan komisi I DPR hanya sebatas menyetujui anggaran yang diajukan TNI dan Departemen Pertahanan yang menjadi mitra kerjanya.

“Kita hanya tau usulan anggaran dari TNI, dari departemen pertahanan, kita butuh alat senjata sekian. Nah itu silahkan, mereka yang melakukan kontraknya. Dan segala macem itu dari pihak Dephan. Dan kepala staf angkatan untuk melakukan kontrak kerja dengan para kontraktor, termasuk mau beli di negara mana kita tidak tahu,” ujar Supiyadin dalam diskusi Polemik Alutsista di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Supiyadin mengungkapkan pembelian alutsista memiliki mekanisme khusus yang bersifat rahasia. Hal itu, kata dia, didasarkan pada amanat undang-undang mengenai aset persenjataan negara.

Kemungkinan Pengadaan Alutsista Skala Besar Terjadi Tahun Depan – https://t.co/7b6MEuaAJn #nusantaranews

— Nusantara News (@redaksiNN) August 15, 2017

Di satu sisi, lanjut Supiadin, proses pembahasan pembelian alutsista cenderung ekslusif.

“Memang kita selalu mengadakan rapat tertutup, rapat tertutup itu kan atas permintaan mitra (Kemenhan dan Panglima TNI), bukan kemauan Komisi I. Karena memang ada hal-hal yang menyangkut spesifik alutsista itu, itu memang tidak bisa diketahui oleh umum. Karena itu ada hal-hal yang menyangkut kerahasiaan dalam sistem senjatanya, sehingga itu terbatas,” jelasnya.

Kendati demikian, Supiyadin menegaskan DPR tetap memiliki peran kontrol. “Oleh karena itu, kita untuk mengetahui, kadang-kadang yang sudah jadi itu. Komisi I membentuk panja alutsista. Nah Panja alutsista ini lah yang tugasnya antara lain untuk melakukan pengecekan dilapangan, alutsista yang sudah dibeli,” paparnya.

“Nanti dari situ kita menemukan temuan-temuan. Nah, temuan-temuan itu yang kita kembalikan ke pemerintah melalui rapat kerja dengan Menhan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan. Jadi kita tidak tahu itu harganya berapa, dan segala macam karena itu satuan 3. Kita nggak tahu misalnya pengadaan skuadron sukhoi 135. Jadi TNI dan Dephan lah yang mengetahui itu,” imbuhnya. (castro)

Editor: Eriec Dieda