Berita UtamaHukumPolitik

Soal Kisruh TNI Vs Tirto.id, DPR: Presiden Harus Turun Tangan

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan bahwa dirinya memahami langkah hukum yang akan ditempuh oleh pihak TNI terkait pemberitaan yang dilakukan oleh Redaksi Tirto.id dan juga wartawan asal Amerika Serikat (AS) Allan Nairn terkait dugaan makar terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, berita investigasi yang dipublikasikan oleh Tirto.id dan Allan Nairn itu menyebut beberapa nama, salah satunya adalah Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo.

Namun demikian, Sukamta memandang bahwa isu ini sangat sensitif dan perlu segera mendapat respon dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi.

Menurut Sukamta, dengan didukung lembaga intelijen seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, hampir dipastikan tidak ada yang luput dari perhatian Presiden. Oleh sebab itu, lanjut Sukamta, Presiden perlu segera membuat pernyataan, mengingat posisi TNI selama ini adalah tulang punggung negara, serta loyalitasnya terhadap pemerintah tidak pernah diragukan.

“Saya berharap perlu segera ada statement pembelaan Pak Presiden terhadap TNI yang saat ini sedang dihinggapi isu makar, hal ini akan mendinginkan suasana dan menghilangkan rasa curiga antar berbagai komponen bangsa,” ungkapnya di Jakarta, Minggu (23/4/2017).

Baca Juga:  Kabupaten Nunukan Dapatkan Piala Adipura untuk Kedua Kalinya

Sukamta mengatakan, jika Presiden Jokowi tidak segera memberikan pernyataan membantah hasil investigasi Allan Nairn dan membiarkan Markas Besar (Mabes) TNI bekerja sendiri melakukan upaya hukum, dikhawatirkan akan muncul persepsi-persepsi liar yang berkembang lebih luas.

“Ini sangat berbahaya bagi kesatuan bangsa dan negara. Saya berharap semua komponen bangsa harus kompak,” ujar Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Di sisi lain, Sukamta juga menyoroti redaksi Tirto.id yang tayangkan hasil investigasi Allan Nairn. Hal ini dinilai kurang sensitif dengan kondisi tanah air baru-baru ini.

“Demokrasi tidak berarti setiap konten bebas beredar. Redaksi media massa juga perlu menimbang motif investigasi, apalagi ini dilakukan wartawan asing dan saat akan menayangkan juga perlu melihat suasana kebatinan masyarakat,” katanya menambahkan.

Pewarta: DM | Rudi Niwarta
Editor: Achmad Sulaiman

Related Posts

1 of 73