EkonomiHukum

Soal Isu Reshuffle, CBA Sebut Ada Proyek-proyekan Abadi Di KemenPUPR

NUSANTARANEWS.CO – Baru-baru ini tersebar isu terkait perombakan atau reshuffle kabinet kerja. Namun isu tersebut telah dikonfirmasi oleh Istana, bahwa dalam wakt dekat ini belum ada rencana reshuffle.

Terkait isu reshuffle kabinet yang santer dibicarakan publik, Koordinator Investigasi CBA (Center for Budget Analysis) Jajang Nurjaman menyatakan bahwa, Presiden Joko Widodo alias Jokowi harus memikirkan untuk melakukan reshuffle atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

“Oleh karena, banyak mafia proyek di kementerian PUPR, sampai sekarang belum juga dibasmi dengan serius. Padahal, Mafia proyek sudah banyak ditangkap oleh KPK, tetapi, tetap saja ada Mafia proyek tersebut,” terang Jajang kepada nusantaranews.co, Kamis (5/1/2017).

Menurut Jajang, mafia proyek tetap eksis. Gerak-geriknya bisa dilihat dari lelang yang dilakukan pada lingkungan kementerian PUPR. Dimana, lanjut Jajang, KemenPUPR di tahun 2016 menjalankan 2 proyek Preservasi dan Pelebaran Jalan Sibolga-Tarutung (MYC). “Untuk kedua proyek tersebut KemenPUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 305,894,803,000,” ungkapnya.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Serahkan Bantuan Sosial Sembako

Jajang menyampaikkna, proyek pertama Paket-09 Pengawasan Teknik Preservasi dan Pelebaran Jalan Sibolga-Tarutung (MYC) dijalankan oleh PT. Anugerah Kridapradana yang beralamat di JL. Petogogan II No.45 Keb. Baru, Jakarta Selatan (Kota) – DKI Jakarta untuk proyek ini anggaran yang dihabiskan sebesr Rp 7,283,578,500 padahal terdapat penawar yang lebih rendah untuk menjalankan proyek tersebut seperti yang diajukan PT Indec Internusa senilai Rp 7,210,280,000 namun diabaikan dan uang negara sebesar Rp 73,298,500 yang seharusnya kembali ke kas terbuang percuma.

“Proyek kedua Preservasi dan Pelebaran Jalan Sibolga-Tarutung (MYC) dengan alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 298,192,081,000 dijalankan oleh PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk beralamat di Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jalan Bintaro Raya – Jakarta Selatan (Kota) – DKI Jakarta menghabiskan anggaran sebesar Rp 257,625,826,084 jauh lebih mahal dengan yang ditawarkan PT. Suboro Jayana Indah Corp. (PT Sujainco) senilai Rp 238,503,040,000 dari proyek ini negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 19,122,786,084,” papar Jajang.

Baca Juga:  Harga Beras Meroket, Inilah Yang Harus Dilakukan Jawa Timur

Jajang menguraikan bahwa, total indikasi kerugian negara dalam dua proyek tersebut sebesar Rp 19,196,084,584 karena kemen PUPR selalu memenangkan penawar tertinggi dan mengabaikan penawar yang lebih murah dan terjangkau. Padahal dalam dokumen yang ditawarkan sama-sama lengkap (memenuhi kriteria) untuk menjalankan proyek tersebut.

“Temuan di atas menambah rapot merah Kemen PUPR dalam menjalankan proyek pembangunan jalan. Pada akhirnya anggaran yang besar tersebut selalu berbanding terbalik dengan kualitas jalan yang dibangun. CBA berharap, selain meminta kepada presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle atas Menteri PUPR, juga meminta Kepada KPK membuka penyelidiki atas proses lelang diatas untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut, karena ini bukan pertama kalinya anggaran negara bocor di kemen PUPR,” kata Jajang tegas. (sule/red-02)

Related Posts

1 of 247