Tambang PT Freeport/Foto via liputan6
Tambang PT Freeport/Foto via liputan6

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Tim negosiasi dari pemerintahan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Teguh Pamudji telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di Jayapura, Kamis (9/3/17) kemarin. Pertemuan itu membahas kelanjutan negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

Teguh Pamudji mengatakan bahwa pemerintah akan tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral. Menurutnya, pemerintah juga akan tetap berkomitmen untuk menjaga kegiatan sosial dan ekonomi di Papua agar tetap berjalan kondusif.

“Pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral. Pemerintah juga tetap ingin menjaga agar kegiatan sosial dan ekonomi di Papua saat ini tetap berjalan kondusif,” ujar Teguh dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM, Jumat (10/3/2017).

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Staf Khusus Presiden Urusan Papua, pejabat dari unsur daerah seperti Wakil Gubernur Papua, Ketua DPRD Papua, Pangdam, Wakil Kapolda, Wakil Kajati, Danlanal dan BIN Daerah Papua.

Diketahui pemerintah sebelumnya telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia pada 10 Februari 2017. Pemerintah juga telah menerbitkan rekomendasi ekspor kepada Freeport pada 17 Februari 2017.

Sementara, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM Bambang Gatot Aryono yang ikut dalam rapat tersebut menjelaskan pemerintah terus menyelesaikan hal-hal yang terkait stabilisasi investasi. “Apabila setelah 6 bulan PT FI (Freeport) tidak bisa menerima IUPK, silakan kembali ke Kontrak Karya (KK), tapi tidak bisa ekspor konsentrat,” kata Bambang.

Adapun sikap pemerintah pusat ini mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua. “Kami dukung kebijakan pemerintah pusat ini dan kami minta pemerintah tegas kepada PT FI,” kata Gubernur Lukas.

Selanjutnya, Pemprov Papua juga meminta agar diikutkan dalam membahas masa depan operasi PT Freeport Indonesia dan aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah tetap diupayakan.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Minerba menjelaskan bahwa aspirasi tersebut sebagian besar telah diakomodasi dalam progres negosiasi yang dilaksanakan pemerintah.

Reporter: Richard Andika

Komentar