Pengamat Intelijen Nuning Susaningtyas Kertopati/Istimewa
Pengamat Intelijen Nuning Susaningtyas Kertopati/Istimewa
Pengamat Intelijen Nuning Susaningtyas Kertopati/Istimewa
Pengamat Intelijen Nuning Susaningtyas Kertopati/Istimewa

NUSANTARANEWS.CO – Beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menghadiri ASEAN-EU Ministreal Meeting (AEMM) ke-21 guna membahas arti penting kemitraan ASEAN dan Uni Eropa untuk memerangi aksi terorisme yang masih terus berlangsung di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Asia. Terorisme dan radikalisme menjadi isu terpanas yang mendapat porsi perhatian cukup serius negara-negara di dunia akibat sejumlah aksi kelompok militan brutal yang beberapa dekade belakangan terus meneror manusia tanpa pandang bulu.

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kerjasama menghadapi tantangan keamanan global yang menyangkut ihwal kontra-terorisme dan deradikalisasi. Dalam hal pemberantasan terorisme, Indonesia menekankan tiga hal pokok yakni; penguatan kerjasama kontra-terorisme, penguatan kemampuan unit anti teror dan counter cyber terorism, dan pengarusutamaan pendekatan soft power melalui pendidikan, peningkatan peran perempuan, civil society serta organisasi kemasyarakatan dan agama.

Kendati gagasan Menlu diapresiasi, pengamat intelijen dan militer Susaningtyas Kertopati mengingatkan bahwa fenomena terorisme harus dipandang dari dua perspektif yakni persoalan ideologi dan persoalan ketidakseimbangan sosiologis.

“Untuk isu penanggulangan terorisme, dalam perspektif teori gerakan sosial, fenomena terorisme tidak bisa dipandang hanya sebatas persoalan ideologis semata, tetapi juga persoalan ketidakseimbangan sosiologis. Ketidakseimbangan semacam ini mewujud dalam bentuk deprivasi sosial, kesenjangan ekonomi, dan represi politik,” katanya, Sabtu (22/10/2016).

Menurutnya, ideologi hanya berperan sebagai mass-mobilizing factor untuk memenangkan simpati dan pikiran orang-orang yang menjadi korban dari ketidakseimbangan sosiologis dimaksud. “Oleh karena itu, ideologi terorisme sebenarnya tidak lebih dari sekadar efek domino dari munculnya ketidakseimbangan sosiologis tersebut,” paparnya.

Untuk itu, sedikitnya pemerintah harus memperhatikan tiga hal guna melakukan pengindraan dan forecasting terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Pertama, waspada dampak mundurnya penetapan Putra Mahkota Vajiralongkorn dalam satu tahun. “Harus dipikirkan masak-masak positif-negatifnya bila Trump atau Hillary yang menang. Hal ini tentu berdampak bagi pembangunan sistem pertahanan keamanan kita,” ujarnya.

Sementara, untuk kasus Thailand, kata dia, kita harus waspada pula karena tak menutup kemungkina bila Thailand chaos akan berdampak pada Indonesia, utamanya fluktuasi mata uang Bath.

“Dampak Sikap Filipina yang lebih mengeblok kepada China, dan menjauh dari Amerika terhadap Indonesia,” papar dia. Seperti diketahui, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam sejumlah pidatonya menunjukkan sikap anti terhadap Amerika Serikat dan hendak mendekat ke China meski hubungan kedua negara sempat memburuk akibat sengketa kepemilikan atas Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan. Sementara itu, AS merupakan negara sekutu Filipina dalam jangka waktu lama sehingga tidak heran kalau kemudian AS meradang dengan sikap Duterte. (sego/red)

Komentar